DENPASAR, BALIPOST.com – Dunia pendidikan di Denpasar sudah siap dalam menghadapi risiko terburuk penyebaran COVID-19. Terlebih, Presiden Joko Widodo sudah resmi membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN).
Kadisdikpora Kota Denpasar, Drs. I Wayan Gunawan mengakui Wali Kota dan Pemkot Denpasar sudah memiliki rencana strategis mengantisipasi terburuk pengaruh COMPID-19, termasuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi terburuk yang bisa berpengaruh terhadap dunia pendidikan dasar dan menengah. “Jika kondisi tak memungkinkan dilaksanakan ujian sekolah, sekolah di Denpasar sudah melaksanakan pembelajaran daring dan hasil evaluasi siswa oleh gurunya,” jelasnya.
Ia mengatakan kondisi ini telah didukung penyediaan fasilitas internet secara merata di Denpasar.
Kesiapan sekolah di Denpasar menjalankan PBM dan evaluasi pendidikan juga diakui komponen sekolah swasta di Denpasar. Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar, Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M., Minggu (5/4) mengungkapkan apapun yang diputuskan pemerintah pusat, didukung daerah.
Apalagi dengan alasan menyelamatkan siswa dan keluarganya. YPLP PGRI Kota Denpasar yang memiliki 21 sekolah menilai UN selama ini sangat boros. Ia pun tak masalah jika ujian nasional diganti dengan ujian sekolah tanpa tatap muka.
Para guru, katanya, sudah memiliki nilai rapor, ujian atau tes sehari-hari serta record penilaian atau karakter lainnya. Kedua, dari segi signifikansi untuk SMP, SMA dan SMK, nilai UN tidak menentukan kelulusan, namun mereka wajib mengikuti.
Ia mengatakan sebaiknya pemerintah menghapus UN. Lagi pula, kata Madianyana, hasilnya juga tak dipakai untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan studi di perguruan tinggi.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kota Denpasar, Drs. I Wayan Murdana, M.Psi., juga sepakat sekolah dan guru sudah memiliki record penilaian sehari-hari bagi siswanya. Sehingga tanpa UN atau tes sumatif sekolah sudah siap dengan bahan evaluasi. “Pak Wali Kota mengatakan Denpasar siap dalam situasi terburuk akibat dampak COVID-19. Sekolah pun siap dengan situasi tesebut,” tegasnya.
Murdana yang juga kepala SMP 3 Denpasar ini mengatakan langkah Presiden dan Mendikbud membatalkan UN sangat tepat. Lebih baik anggaran UN dipakai pemerintah menyiapkan sarana sekolah secara memadai dan merata. (Sueca/balipost)
