DENPASAR, BALIPOST.com – Penanggulangan COVID-19 di Bali sejauh ini masih bersifat preventif atau pencegahan. Anggaran yang ada utamanya dipakai untuk penyediaan masker, hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan.
Sementara dalam 1,5 bulan terakhir, masyarakat yang terdampak COVID-19 juga harus bergulat dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Tak sedikit yang bahkan sudah mulai menjerit karena tidak bisa bekerja akibat kebijakan social dan physical distancing.
“Sektor pariwisata cukup terdampak. Sekarang para pekerja pariwisata di Bali sudah mulai kena PHK, kemudian masyarakat miskin juga banyak kelimpungan terhadap kebutuhan pangannya,” ujar Anggota Fraksi PDIP sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiartha di Denpasar, Sabtu (11/4).
Menurut Budiartha, Fraksi PDIP sudah mengusulkan kepada gubernur agar bantuan dana desa adat dapat direalokasi untuk pengadaan pangan. Terutama bagi masyarakat di desa adat yang terdampak COVID-19 tersebut.
Seperti diketahui, dana desa adat sudah ditransfer ke rekening desa adat masing-masing Rp 300 juta. Dari jumlah itu, Rp 50 juta dapat dipakai untuk penanggulangan COVID-19 termasuk membiayai operasional Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat.
Pihaknya berharap, dana itu dapat disisihkan lagi sebesar Rp 100 juta untuk pengadaan pangan atau sembako. “Desa adat yang sudah memprogramkan lewat Pergub No. 34, bahwa ada pembangunan fisik dan pembangunan lainnya, itu sesegera mungkin bisa kita tunda dulu,” imbuhnya.
Ketua DPRD Bali sekaligus Penasehat Fraksi PDIP, I Nyoman Adi Wiryatama sepakat agar dana desa adat Rp 100 juta dari total yang diterima Rp 300 juta dapat direalokasi untuk pengadaan sembako bagi masyarakat adat yang memerlukan dalam rangka menangani COVID-19. Kalau memang nanti kurang, pihaknya siap memperjuangkan penambahan anggaran untuk desa adat pada APBD Perubahan 2020 atau APBD Induk 2021.
“Kita selesaikan masalah kemanusiaan ini bersama-sama. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita semua warga Bali,” ujarnya.
Menurut Wiryatama, Fraksi PDIP mendukung setiap langkah gubernur Bali beserta jajarannya, dan mendukung juga semua langkah-langkah masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok guna memutus mata rantai COVID-19 ini. Pihaknya melihat, COVID-19 sudah menjadi bencana bagi Bali.
Ditambah lagi, sekitar 20 ribu pekerja migran asal Bali akan pulang. Mereka harus diterima dan diperlakukan dengan baik, sehingga Pemprov Bali harus siap memfasilitasi kedatangan para pekerja migran agar tidak menjadi masalah bagi keluarga mereka serta masyarakat secara luas. (Rindra Devita/balipost
