DENPASAR, BALIPOST.com – Sejumlah pelaku pariwisata yang tergabung dalam Sanur Hospitality Forum (SHF) mendatangi Kantor Pemkot Denpasar, Senin (18/10). Mereka ingin mengetahui detil proyek penataan walkway atau jogging track yang masuk dalam penataan Sanur.
Koordinator SHF, Aviadi Purnomo mengaku pelaksanaan sosialisasi terkait penataan kawasan Sanur belum maksimal. Sehingga pihaknya mengaku terkejut saat tiba-tiba pelaksanaan proyek sudah digelar pada 1 Oktober 2021. “Agak terkaget-kaget saat tiba-tiba ada penataan. Kami buta detail plan, tidak ada gambar. Padahal kami siap memberikan pemikiran dan siap untuk kerjasama,” katanya.
Ia menambahkan petugas proyek di lapangan tidak ada yang bisa menjelaskan secara rinci terkait pengerjaan proyek. Sehingga diputuskan bersurat ke Wali Kota agar mendapat penjelasan lebih lanjut.
Pihaknya meminta ada pusat informasi khusus terkait pembangunan proyek ini. Sebab, hal ini akan berdampak pada tamu hotel yang menginap di hotel mereka.
Selain itu, SHF juga memberikan masukan terkait dengan penataan Sanur. Termasuk, memaparkan kondisi kawasan Sanur saat ini. “Perlu ada zonasi terkait dengan penataan Sanur ini, jangan sampai tiba-tiba ada bangunan, atau di sepanjang Jalan Danau Tamblingan tiba-tiba muncul bar dengan musik yang keras sehingga menganggu tetangga,” kata Purnomo.
Pihaknya juga mengeluhkan lampu penerangan jalan sepanjang jogging track yang banyak mati. Akibatnya, Sanur menjadi gelap saat malam hari. “Kami juga soroti terkait keberadaan lokalisasi, jangan sampai Sanur terkenal karena lokalisasinya. Secara image harus hilangkan itu,” kata Purnomo.
Untuk jangka panjang, pihaknya berharap agar Sanur segera menggunakan green energy. Pihaknya juga bersepakat untuk menjadikan Sanur sebagai wilayah Smart City. “Bagaimana kita sama-sama bangun Sanur Smart City. Juga ada Sanur Free Wifi, dan kalau bisa ada Sanur Park,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa mengakui memang saat ini kawasan Sanur masih banyak yang kumuh. Ada banyak bangunan semi permanen, serta tak ada akses MCK yang memadai.
Ia sepakat dengan sejumlah usulan yang disampaikan SHF, seperti penataan Sanur dengan zonasi. Ini memang belum dirancang. “Ini usulan yang bagus dan kami akui belum melakukan ini. Akan segera kita rancang ini,” ujar mantan Ketua Komisi II DPRD Denpasar itu. (Asmara Putera/balipost)
