DENPASAR, BALIPOST.com – Penanganan pandemi COVID-19 secara keseluruhan makin membaik. Namun, di tengah melandainya kasus, terdapat sejumlah kabupaten/kota perlu mendapatkan perhatian karena mengalami tren kenaikan. Demikian dikemukakan Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut B. Pandjaitan usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dalam keterangan virtualnya, Senin (25/10).
Ia mengatakan situasi pandemi makin membaik. Kasus aktif secara nasional dan Jawa-Bali sudah mengalami penurunan 98,8 persen dari puncaknya 15 Juli 2021.
Namun, lanjut Luhut dipantau dalam siaran di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden meminta agar terus waspada dan berhati-hati akan kedatangan gelombang selanjutnya. Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan peningkatan kasus di 105 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Meskipun sampai saat ini masih terkontrol dengan sangat baik. “Tapi kami melihat ada indikasi naik turun, naik turun itu,” kata Luhut yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini.
Luhut tidak merinci detil kabupaten/kota yang dimaksud. Namun, ia mengutarakan Presiden juga meminta agar melihat secara lebih detil, kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus itu. Dan meminta untuk menurunkan tim ke lapangan dan segera melakukan intervensi. “Itu sudah kita lakukan minggu lalu dan sekarang kita lakukan lagi sesuai perintah Presiden,” sebutnya.
Ditambahkannya akselerasi vaksinasi, terutama lansia, masih terus dilakukan. Sebab, rata-rata yang meninggal saat ini adalah lansia, komorbid, dan yang belum divaksinasi. “Jika ingin menurunkan level PPKM kepada lebih banyak kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Bali, tentunya akan menambah jumlah kabupaten/kota level 2 dan 1 jika kondisinya terus dijaga,” jelasnya.
Penurunan level PPKM di Jawa dan Bali berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat di atas baseline. “Terkait ini, Presiden juga mengingatkan bahwa mulai banyak kelemahan pengawasan di lapangan. Dan harus segera kembali dijaga dan dipertegas pengawasannya. Karena kunci dari pelonggaran PPKM ialah manajemen pengawasan lapangan,” tegasnya. (Diah Dewi/balipost)
