JAKARTA, BALIPOST.com – Belanja negara telah mencapai Rp 1.806,8 triliun hingga akhir September 2021 atau 65,7 persen dari target APBN Rp 2.750 triliun, namun terkontraksi 1,9 persen dari periode sama 2020 sebesar Rp 1.841,3 triliun.
“Belanja sedikit menurun 1,9 persen namun kalau kita lihat belanja K/L justru tumbuh 16,1 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (25/10), dikutip dari Kantor Berita Antara.
Realisasi belanja negara itu meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 734 triliun yang merupakan 71,1 persen dari pagu Rp 1.032 triliun dan belanja non K/L Rp 531,3 triliun atau 57,6 persen dari pagu Rp 922,6 triliun.
Belanja K/L itu tumbuh 16,1 persen dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 632,2 triliun karena adanya belanja modal Rp 118,7 triliun atau meningkat 62,3 persen yakni proyek infrastruktur dasar atau konektivitas dan peralatan. “Tahun lalu belanja modal terhenti karena COVID-19 baru memukul Indonesia sehingga terjadi pelemahan dan kelumpuhan belanja modal,” ujarnya.
Realisasi belanja modal ini di antaranya peralatan mesin Rp 45 triliun, gedung bangunan Rp 15,1 triliun, serta jalan, irigasi, dan jaringan Rp 52,6 triliun.
Secara rinci, proyek-proyek yang berhasil dibangun melalui belanja modal meliputi 62,28 persen dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp 11,94 triliun. Sebanyak 67,8 persen dari target pembangunan 600 kilometer jaringan irigasi dan rehabilitasi 72,19 persen dari target 3.900 kilometer dengan total belanja Rp 4,4 triliun.
Sebanyak 55,46 persen dari target pembangunan 213,63 kilometer jalan dan preservasi 78,29 persen dari target 57.793,54 kilometer Rp 17,9 triliun serta 68,23 persen dari target 216,84 kilometer spoor jalur kereta api senilai Rp 1,9 triliun.
Sebanyak 33 persen dari target 21 rumah sakit dan alat kesehatan dengan total belanja Rp 0,31 triliun serta 57,8 persen dari target pembangunan 18.945,24 meter jembatan dan preservasi 73,08 persen dari target 508.614,39 meter senilai Rp 3,57 triliun.
Sebanyak 89,8 persen dari target modernisasi almatsus dan sarpras Polri 29.372 unit senilai Rp16,16 triliun serta 5,8 persen dari target modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan 8.412 unit dengan total belanja Rp 12,4 triliun.
Kemudian juga ditunjang oleh belanja barang yang tumbuh 42,4 persen dan 87,9 persen dari target APBN seperti vaksinasi, klaim perawatan dan bantuan produktif sekaligus penyaluran berbagai program bantuan sosial.
Belanja barang ini meliputi barang operasional dan non operasional Rp123,5 triliun, pemeliharaan Rp24 triliun, perjalanan dinas Rp14,9 triliun, barang BLU Rp58,4 triliun dan yang diarahkan ke masyarakat maupun seperti BPUM, vaksin, subsidi kuota dan subsidi upah pemda Rp 76,5 triliun.
Kemudian manfaat belanja barang lainnya berupa masyarakat mendapat suntikan vaksin pertama 91,1 juta dan vaksin kedua 51,1 juta dengan pengadaan vaksin 107,3 juta dosis senilai Rp 21,1 triliun.
Selanjutnya, sebanyak 12,7 juta pelaku usaha mikro menerima bantuan Rp 15,2 triliun, 511,7 ribu pasien COVID-19 mendapat biaya perawatan Rp33,6 triliun, 7,7 juta siswa sekolah Kemenag menerima BOS Rp 8,3 triliun serta volume penyaluran subsidi selisih harga biodiesel sebanyak 6,94 juta kiloliter senilai Rp35,7 triliun.
Sementara untuk belanja non K/L terkontraksi 8,3 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu Rp 579,5 triliun yang manfaatnya digunakan untuk pembayaran pensiun termasuk THR pensiun, subsidi energi dan pupuk serta program Kartu Prakerja.
Realisasi belanja juga berasal TKDD Rp 541,5 triliun yang merupakan 68,1 persen dari pagu Rp 795,5 triliun namun terkontraksi 14 persen (yoy) dari Rp 557,35 triliun pada periode sama tahun lalu.
TKDD juga terdiri dari Dana Desa terealisasi Rp 50,2 triliun atau terkontraksi 13 persen (yoy) dan merupakan 69,7 persen dari target APBN Rp72 triliun. (kmb/balipost)
