Oleh Prof. Dr. IB Raka Suardana, SE.,MM.
Mengapresiasi atas terbitnya buku Ekonomi Kerthi Bali yang diluncurkan Gubernur Bali, Wayan Koster pada 22 Oktober 2021. Menurut Regional Chief Economist (RCE) BNI Wilayah 8 (Bali-Nusra) ini, buku dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali ini merupakan hal baru tentang bagaimana suatu daerah dibangun dengan sebuah konsep perencanaan berdasarkan pemikiran dari pemimpinnya, yang memadukan konsep pembangunan menuju keseimbangan struktur dan fundamental dengan mengutamakan sektor-sektor yang dianggap dan dirasakan belum tergarap secara optimal. Seperti pertanian, kelautan/perikanan, IKM/UMKM, industri, ekonomi kreatif dan digital.
Di awal membaca, menurut saya ada hal yang menarik dari buku ini, yaitu adanya kutipan pesan adiluhung, sebuah wejangan dalam bentuk bhisama yang tertuang dalam Lontar Batur Kelawasan.
Jika semua krame Bali, terlebih lagi pemimpinnya, meresapi lalu mengimplementasikan Bhisama ini, niscaya Bali akan tetap langgeng sepanjang masa, tak akan tergerus atau tergredasi oleh apapun.
Kalau dilihat dari regulasi tentang blue print pembangunan Bali, sebenarnya sudah pernah ada regulasi berupa Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005–2025. Kemudian Perda itu diubah/direvisi menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025.
Dalam Perda pengganti ini sudah disebutkan tentang RPJPD Semesta Berencana yang dilandasi oleh filosofi Tri Hita Karana, yang kemudian dielaborasi dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal Sad Kerthi, yang ternyata penjabarannya termuat dalam buku kecil ini dengan penyesuaian-penyesuaian sesuai konsi terkini.
Di Bab II, dengan cukup gamblang dipaparkan secara singkat namun komprehensif mengenai permasalahan dan tantangan membangun Bali dari sisi alam, manusia (krame) dan kebudayaannya. Hal ini berarti, Pak Gubernur selaku pemimpin Bali mengetahui dengan jelas permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Bali, dan tentu sebagai seorang leader berupaya mencarikan solusi untuk mengatasi masalah dan tantangan itu. Solusi itulah yang kemudian terpaparkan secara baik di bab-bab berikutnya dalam buku ini.
Pemikiran Pak Koster selaku Gubernur tentang transformasi perekonomian Bali jelas terlihat dalam prinsip-prinsip Ekonomi Kerthi Bali yang ada dalam buku ini. Seperti kita ketahui, di masa lalu dominasi sektor pariwisata sangatlah besar. Namun untuk masa yang akan datang, pariwisata diposisikan sebagai sumber tambahan (bonus) dalam perekonomian Bali. Tentu semua itu sudah dengan berbagai pertimbangan, selain karena berdasarkan dimilikinya kekuatan Bali di sektor yang lain, juga dikarenakan rentannya sektor pariwisata terhadap pengaruh luar, pengaruh bencana serta penyakit.
Menurut saya, pergeseran prioritas sektor unggulan tersebut, boleh juga dianggap sebagai bagian dari “Bali Era Baru”.
Agar dapat terwujudkan transformasi ini, tentu harus didukung oleh politik anggaran dalam APBD, jika tidak tentu akan tak terwujud nyata transformasi yang dicanangkan oleh Pak Gubernur. Hal yang mungkin menjadi problem verikutnya adalah, konsep transformasi yang menggeser sektor pariwisata sebagai unggulan ini muncul saat adanya pandemi Covid-19. Dikhawartirkan, saat pandemi sudah hilang dan dunia pariwisata hidup dan lebih menjanjikan dari sisi ekonomi, apakah masih akan mempu mempertahankan sektor selain pariwisata itu sebagai prioritas atau unggulan? Terutama sektor pertanian. Hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri.
Secara umum buku ini telah memuat dengan sangat baik tentang orientasi, arah kebijakan dan program membangun Bali. Sebab disadari oleh pak Gubernur bahwa saat ini semua itu harus ditata ulang dan dilaksanakan secara terpola, komprehensif, terencana, terarah dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang taat asas pada sumber daya dan kearifan lokal Bali.
Pada buku ini, keenam sektor unggulan dalam konsep Ekonomi Kerthi Bali telah dibuatkan tabel/matrik yang cukup rinci berupa prinsip, uraian dan arah kebijakannya, sehingga bagi pemangku kepentingan (stake holders) yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian Bali, tentulah buku ini dapat dipakai pedoman/acuan.
Dapat dibayangkan, jika semua pemangku kepentingan di Bali melaksanakannya dan kemudia berhasil baik, maka visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” pastilah dapat tercapai, dan itu berarti dapat terjaganya kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, serta terwujudnya kesejahteran kehidupan krame Bali.
Namun buku ini akan lebih sempurna lagi jika dalam tabel/matrik yang ada (Bab V s.d. X), memuat juga target pencapaian. Kalaupun tidak dalam bentuk target secara kuantitatif atau kualitatif, maka paling tidak pencapaian target dari sisi waktu.
Terakhir, memang buku ini bukanlah karya ilmiah karena mirip dengan buku rencana strategis (renstra). Namun karena isinya komprehensif, praktis dan taktis yang disertai uraian program implementatif berdasarkan analisis SWOT, maka buku ini layak dijadikan buku saku bagi siapapun yang berkepentingan dengan pembangunan Bali, termasuk pula para akademisi (dosen & mahasiswa) serta pihak lainnya yang peduli akan Bali.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undiknas Denpasar
