TOKYO, BALIPOST.com – Anggaran senilai total 490 miliar dolar AS (hampir Rp7 kuadriliun) akan dipergunakan Jepang untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi. Langkah Jepang itu berbeda dengan tren global yang mencabut kebijakan stimulus dan dinilai akan menambah beban keuangannya yang sudah payah.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, paket stimulus itu akan menjadi fokus Perdana Menteri Fumio Kishida untuk mendistribusikan kesejahteraan pada masyarakat Jepang. Adapun rinciannya meliputi, komponen dan Pendanaan Penting.
Paket akan terdiri dari empat bagian besar: 22,1 triliun yen (Rp2,75 kuadriliun) untuk menambah pasokan obat dan ranjang rumah sakit, 9,2 triliun yen (Rp1,14 kuadriliun) untuk pengembangan vaksin dan persiapan menghadapi gelombang baru pandemi, 19,8 triliun yen (Rp2,46 kuadriliun) untuk bantuan tunai bagi masyarakat dan subsidi bagi produksi chip dalam negeri, dan 4,6 triliun yen (Rp0,57 kuadriliun) untuk proyek-proyek pekerjaan umum dan pemulihan bencana.
Dari total 55,7 triliun yen (Rp6,93 kuadriliun) anggaran belanja itu, 31,9 triliun yen akan didanai oleh anggaran ekstra yang akan diajukan pada parlemen tahun ini. Sisanya akan dibukukan pada anggaran negara tahun depan. Selain menerbitkan surat utang, pemerintah akan memanfaatkan 4,5 triliun yen yang tersisa dalam cadangan pengeluaran darurat pandemi.
Untuk tanggap Bencana COVID-19, pemerintah akan memberikan 2,5 juta yen (Rp311,1 juta) pada setiap perusahaan kecil yang omzetnya terhantam pandemi hingga Maret tahun depan ketika dukungan finansial berupa pinjaman negara mulai dikeluarkan. Keluarga dengan anak berusia 18 tahun ke bawah dan berpendapatan kurang dari 9,6 juta yen (Rp1,2 miliar) per tahun akan menerima bantuan tunai dan kupon belanja senilai 100.000 yen (Rp12,4 juta) per anak. Bantuan ini akan menghabiskan 2 triliun yen dana pemerintah.
Jepang akan melanjutkan kampanye diskon untuk mempromosikan sektor pariwisata secepatnya pada Januari untuk membantu hotel dan penerbangan.
Sedangkan untuk pengeluaran lain, pemerintah akan memberi subsidi pada kilang minyak untuk menekan kenaikan harga bahan bakar. Jepang berencana mengalokasikan 770 miliar yen (hampir Rp95,8 triliun) untuk pertahanan dalam anggaran ekstra di tengah kekhawatiran terhadap aktivitas militer China di Laut China Selatan yang dipersengketakan.
Dalam hal strategi Pertumbuhan. Pemerintah akan menyediakan 10 triliun yen (Rp1,2 kuadriliun) bagi perguruan tinggi untuk dana penelitian ilmiah dan teknologi. Pemerintah akan menyisihkan 500 miliar yen (Rp62,3 triliun) dalam bentuk subsidi dan menyiapkan peraturan untuk membangun pabrik chip di dalam negeri dan memperkuat rantai pasokan. Dana itu juga ditujukan untuk memacu investasi swasta dalam pembuatan baterai penyimpan.
Pemerintah berjanji untuk memperluas keringanan pajak agar perusahaan dapat menaikkan upah pekerja dan untuk meningkatkan gaji standar bagi perawat, petugas medis dan pekerja panti wreda. Jepang juga akan membentuk dana inovasi hijau dan melakukan reformasi perundang-undangan untuk mencapai netralitas karbon pada 2050.
Pemerintah akan memberi subsidi pada pembelian kendaraan listrik dan bertekad agar pada 2035 semua kendaraan baru yang dijual di Jepang adalah kendaraan listrik. Pemerintah akan berusaha mewujudkan kota-kota digital, di mana teknologi digunakan untuk membuat pekerjaan lebih fleksibel, dan mengembangkan jaringan 5G lokal, pusat data dan jaringan pengiriman lewat drone. (kmb/balipost)
