DENPASAR, BALIPOST.com – Sejumlah satpam Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali resah karena terancam kehilangan pekerjaan gara-gara bertato dan bertindik. Keresahan itu terungkap saat perwakilan dari para satpam ini datang ke Rumah Aspirasi, Minggu (21/11).
Menurut Wayan Suatrawan dan Agus Amik Santosa yang mengkoordinir aviation security (Avsec) yang terancam kehilangan pekerjaan itu, mereka sudah bekerja di bandara selama 13-20 tahun dan tidak pernah ada masalah. Mereka sudah bertato dan pernah bertindik sebelum menjadi satpam dan kini telah memiliki lisensi.
Keduanya mengatakan mewakili 136 orang security dan informasinya jumlah yang terancam tidak dilanjutkan kontraknya lebih dari 300 orang. Mereka terancam tak dilanjutkan kontraknya oleh Angkasa Pura Supports (APS) yang merupakan anak perusahan dari PT Angkasa Pura 1.
“Yang membuat kecewa dan resah karena adanya SE dari Angkasa Pura 1 sebagai pemberi kerja. Salah satu syaratnya yang tidak adil yaitu tidak bertato dan pernah bertindik,” ungkap mereka.
Menerima aspirasi ini, anggota DPR RI, Nyoman Parta, dalam rilisnya, Senin (22/11), mengaku menyayangkan rencana menghentikan kontrak ini. Ada sejumlah hal yang disebutnya sebagai pertimbangan.
Salah satunya, larangan bertato dan ada bekas tindik dalam situasi sekarang sudah tidak relevan. “Karena mereka sudah ada yang bertato dan pernah bertindik pada saat awal menjadi Avsec. Lagian, tatonya juga tidak terlihat ketika menggunakan seragam,” ujarnya.
Selain itu, penghentian kontrak justru dilakukan ketika AP 1 Ngurah Rai mulai ada pemasukan karena wisatawan domestik terus beranjak bangkit. “Ketiga, agak lucu dan cenderung diskriminatif persyaratan tidak bertato dan pernah ada tindik hanya untuk mereka tenaga kontrak saja. Sedang di Angkasa Pura 1 banyak juga security yang sudah jadi tenaga tetap juga memiliki tato,” ungkapnya.
Selain itu, Parta mengatakan mereka yang terancam tidak dilanjutkan kontraknnya sebagian besar adalah warga lokal Bali. Rata-rata sudah berkeluarga dan punya anak. “Saya menduga rencana ini untuk menghindari beban pembayaran BPJS dan kemudian merekrut tenaga baru yang masih muda. Saya akan menyampekan dengan APS dan pihak Angkasa Pura 1 serta juga Kementerian BUMN untuk meninjau persyaratan itu, karena tidak adil, cenderung diskriminatif dan tidak manusiawi,” tegasnya. (kmb/balipost)
