MANGUPURA, BALIPOST.com – Realisasi anggaran belanja APBD Badung per November 2021 baru 64 persen. Padahal tahun ini hanya tersisa satu bulan sebelum tutup tahun anggaran belanja yakni 24 Desember 2021.
Terkait hal ini, Bupati Badung, Giri Prasta, mengungkapkan alasannya. “Serapan anggaran per November baru 64 persen. Kenapa serapan rendah Pak Giri? Karena target yang kita lakukan khususnya PAD adalah Rp 1,9 triliun, tapi saat ini baru masuk Rp 1,5 triliun,” katanya, Selasa (23/11).
Ia juga menyebutkan rasionalisasi anggaran yang dilakukan selama pandemi menjadi penyebab serapan anggaran rendah. Ketua DPC PDI Perjuangan Badung ini mengatakan untuk mengejar target PAD, pihaknya sudah membuat sejumlah terobosan. Diantaranya adalah dengan mengoptimalkan penagihan piutang pajak.
Kemudian, menyesuaikan harga nilai jual objek pajak (NJOP), sehingga perolehan dari Pajak Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) bisa meningkat. Dan ini, menurutnya, terbukti cukup ampuh mendukung target PAD Badung di tengah lesunya pendapatan dari pajak hotel dan restoran (PHR). “Sesuai saran dewan juga kita sudah melakukan penyesuaian NJOP. Dan hasilnya transaksi tinggi sehingga pendapatan dari BPHTB kita naik,” sebutnya.
Realisasi Rendah
Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyanai Indrawati menyatakan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru mencapai 59,62 persen atau Rp 730,13 triliun dari pagu Rp 1.224,73 triliun per akhir Oktober 2021 padahal sudah menjelang akhir tahun.
“Realisasi belanja APBD 2021 masih sangat terbatas. Kalau dilihat berbagai daerah mereka hanya belanja di sekitar 50 persen,” katanya dalam Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2021, dikutip dari Kantor Berita Antara.
Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 705,34 triliun dan secara persentase terhadap pagu anggaran juga jauh lebih rendah. Jika dilihat per jenis belanja, belanja pegawai sebesar Rp 297,37 triliun atau 24,3 persen, belanja barang dan jasa Rp 198,3 triliun atau 16,2 persen, belanja modal Rp 67,64 triliun atau 5,5 persen, serta belanja lainnya Rp 166,82 triliun atau 13,6 persen.
Jika belanja dilihat per fungsi, realisasi belanja pendidikan sebesar Rp 213,14 triliun atau 17,4 persen terhadap pagu dalam APBD dan naik 3,1 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 206,74 triliun yang merupakan 19,2 persen terhadap APBD 2020.
“Serapan terbesar untuk belanja pendidikan adalah pada belanja pegawai untuk gaji guru dan tenaga pendidik,” ujar Sri Mulyani.
Belanja kesehatan terserap Rp 118,06 triliun atau 9,6 persen dari pagu dalam APBD 2021 dan naik 3,4 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 114,2 triliun yang merupakan 10,6 persen dari target APBD 2020.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap perlu lebih cepat dalam menggunakan dan menyerap anggaran bidang kesehatan ini terutama untuk penanganan COVID-19, dukungan vaksin serta insentif tenaga kesehatan.
Untuk belanja perlindungan sosial terserap Rp 7,69 triliun yang hanya 0,6 persen dari pagu dalam APBD 2021 dan turun hingga 23,5 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 10,04 triliun sehingga pemda perlu mendorong penyerapan bansos untuk membantu masyarakat terdampak pandemi.
Ia menyebutkan secara persentase realisasi belanja tertinggi adalah DI Yogyakarta yaitu 66,19 persen dan wilayah terendah adalah Maluku yaitu 39,23 persen. Sedangkan nilai realisasi belanja tertinggi adalah Jawa Barat dan yang terendah adalah Kalimantan Utara. (Parwata/balipost)
