MANGUPURA, BALIPOST.com – Pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Nusa Dua, Badung secara resmi ditutup Wakil Presiden, Ma’ruf Amin pada Sabtu (4/12). Dalam penutupan Rapimnas yang berlangsung 2 hari tersebut (4-5 Desember), dilaksanakan dua penandatangan nota kesepahaman.
Pertama, nota kesepahaman antara Kadin Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Bali. Disepakati adanya kerja Sama Penanggulangan Bencana di Sektor Pariwisata.
Kedua, nota kesepahaman antara Kadin Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Yakni kesepakatan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan Rapimnas Kadin Indonesia membahas beberapa tema penting yang relevan dalam situasi nasional saat ini. Tema prioritas yang dibahas Kadin Indonesia bersama beberapa menteri antara lain soal kesehatan dan industrinya, pemberdayaan ekonomi daerah, kewirausahaan dan pembangunan kapasitas serta peta jalan menuju Net Zero.
Arsjad berharap, forum bisnis ini bisa menjadi wadah tukar gagasan dan mencari titik temu mengenai problem dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. “Harapannya dari forum ini lahir suatu peta jalan yang akan direkomendasikan untuk menerbitkan kebijakan atau langkah strategis untuk pemerintah demi kemajuan dan kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Sebelumnya, dalam kunjungan kerjanya ke Bali, Jumat (3/12), Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mengalami penurunan disebabkan oleh terganggunya sektor pariwisata di masa pandemi.
Oleh karena itu, Presiden mengajak jajarannya untuk melakukan refleksi besar-besaran, sekaligus mentransformasi secara fundamental.
“Ekonomi Bali mengalami kontraksi yang paling dalam dibandingkan provinsi-provinsi yang lain, karena memang sektor pariwisata yang diandalkan Bali ini adalah sektor yang paling awal terimbas, dan sektor yang memang paling belakang untuk pulih,” ucapnya.
Presiden menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, perlunya peningkatan diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung hanya pada satu sektor.
“Di tengah sektor pariwisata yang mengalami pukulan yang sangat hebat, sektor pertanian justru mampu bertahan. Bahkan tumbuh positif dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Detail seperti ini semua harus tahu dan apa yang harus kita lakukan kita semua harus mengerti,” jelas Presiden.
Kedua, paradigma dan tata kelola pariwisata harus memprioritaskan kesehatan dan keamanan. Presiden menuturkan bahwa perjanan pariwisata di masa pandemi akan berubah total karena masyarakat akan mengutamakan kedua aspek tersebut.
“Wisatawan pasti akan menghindari kerumunan dan kontak erat yang terlalu sering. Karena apapun para wisatawan harus bisa diyakinkan bahwa kesenangan dalam berwisata itu mereka tetap terjamin, kesehatannya terjamin dan tidak tertular oleh virus,” lanjut Kepala Negara
Ketiga, Presiden melanjutkan, pariwisata di Provinsi Bali harus bertransformasi dari mass tourism menjadi green tourism, yaitu pariwisata berbasis sosial, budaya, dan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai dan filosofi kearifan lokal Bali yang dapat membangun harmoni dan memuliakan alam.
“Semangat untuk memuliakan alam, manusia dan budaya harus terus kita teruskan untuk menyongsong masa depan dan kita memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan green economy (ekonomi hijau),” tuturnya. (kmb/balipost)
