PELASPAS-Proyek penataan Pasar Kumbasari dan sekitarnya kini sudah rampung dan dilanjutkan dengan upacara pemelaspasan, Jumat (10/12). (BP/Ara)

DENPASAR, BALIPOST.com – Proyek penataan kawasan heritage Gajah Mada meliputi pekerjaan penambahan ornamen di Pasar Kumbasari, pembuatan patung Dewi Melanting di Pasar Badung dan pelebaran jembatan Jalan Gajah Mada, akhir rampung. Meski sebelumnya, proyek yang digarap kontraktor PT Trijaya Nasional ini molor tiga hari.

Dalam kontrak No 640/6399/DPUPR/2021 dan No 025/TJN-SPK/VI/2021 tertanggal 25 Juni 2021 ini seharusnya selesai pada Senin (6/12). Namun, proyek senilai Rp 17.696.340.000 baru selesai pada Kamis (9/12).

Baca juga:  Ditarget Rampung Desember, PD Pasar Siapkan Detail Pemanfaatan Ruang di Pasar Badung

Rampungnya pengerjaan proyek tersebut dilanjutkan dengan upacara pemelaspas pada Jumat (10/12). Kabid Tata Bangunan Dinas PUPR Denpasar, Agus Sudarmo mengatakan saat ini semua pekerjaan pada proyek penataan kawasan heritage Gajah Mada sudah rampung.

Pihaknya mengakui bila penyelesaian pekerjaan tersebut molor tiga hari. Hanya, saja pihak rekanan tidak dijatuhi sanksi berupa penalti.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Denpasar, Wayan Mariyana Wandira yang ditemui usai sidang paripurna mengatakan, seharusnya sesuai kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak harus dijalankan dengan baik. Termasuk waktu penyelesainnya.

Baca juga:  Warung Pojok Nusantara Sediakan Beragam Masakan Khas Indonesia

Bila terjadi keterlambatan, maka tetap dijatuhi sanksi penalti. “Kontrak kerja itu mengikat, kalau misalnya terlambat, kena sanksi. Berdasarkan dokumen yang ada, apapun alasannya, harusnya ditegakkan,” katanya.

Proyek yang digarap tersebut menggunakan uang rakyat, harus bertanggung jawab terhadap rakyat. Karena apapun istilahnya, apakah itu dana BKK, APBD, itu semua merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus tepat waktu dan tepat sasaran.

Ketentuan seperti ini sudah lazim berlaku untuk proyek-proyek pemerintah. Terlebih, lagi saat ini Pemkot juga sedang membangun belasan gedung sekolah dasar.

Baca juga:  Penataan Pantai Goa Lawah, Dirancang Jadi Objek Wisata

Perlakuan terhadap pelaksana proyek harus sama. Bila terjadi perbedaan akan menjadi perseden buruk ke depannya. “Kenapa ini boleh, kenapa ini tidak, kan demikian nanti pertanyaannya,” katanya. (Asmara Putera/balipost)

BAGIKAN