DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah pusat diminta serius dalam upaya pemulihan ekonomi Bali. Sebab, hingga saat ini beragam kebijakan yang diterapkan terkait penanganan pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian warga Bali yang mayoritas bertumpu pada sektor pariwisata. Demikian dikemukakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya, Sabtu (18/12) di Sanur.
Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius dan menghitung dampak kebijakan yang dikeluarkan terhadap pemulihan ekonomi Bali. “Tidak ada salahnya juga kita bersuara agak kritis dan agak keras kepada pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi Bali. APEKSI berharap pemerintah dan kementerian terkait agar betul-betul menghitung apa yang akan dialami warga Bali ketika ada kebijakan tentang PCR, karantina, kebijakan mobilisasi dan lainnya,” kata Bima Arya dalam keterangan tertulisnya.
Di masa pandemi COVID-19, pariwisata Bali lumpuh dan perekonomiannya sangat terpuruk hingga mengalami kontraksi atau minus yang cukup dalam. Di saat daerah dan kota lain sudah mulai pulih dan berangsur normal, Bali masih tertatih-tatih.
“Di kota-kota lain kita recover dengan cepat, di Jabodetabek tidak masalah. Tapi di Bali bertumpu sekali kepada pariwisata dan masih sangat berat untuk pulih. Pak Jaya Negara (Wali Kota Denpasar, red) masih berat berjuang untuk pemulihan ekonomi Kota Denpasar,” kata Bima Arya merupakan Wali Kota Bogor ini.
Ia pun menggelar APEKSI Outlook di Kota Denpasar sebagai bentuk dukungan dan solidaritas terhadap Kota Denpasar dan Bali yang perekonomiannya mayoritas mengandalkan sektor pariwisata. “Kita hadir di sini untuk solidaritas Bali. Sudah lama kita menikmati Bali dan sudah saatnya hari ini kita memberikan hati kita untuk Bali,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi informasi yang menyebutkan masih banyak kepala daerah menyimpan uang dan tidak memaksimalkan serapan anggaran APBD untuk pembangunan daerah. “Saya kadang-kadang suka gregetan mendengar pidato ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan berita di berbagai media bahwa masih banyak kepala daerah menyimpan uang. Gak ada itu,” tegas Bima Arya.
Ia menegaskan kepala daerah sudah sangat bekerja keras untuk mengoptimalkan serapan pembangunan. Jadi tidak ada yang menyimpan uang, apalagi punya agenda tersebunyi. “Saya sudah sampaikan langsung kepada Kementerian (Keuangan) bahwa tidak seperti itu. Jangan sampai publik menganggap bahwa wali kota punya hidden agenda. Saya kira tidak seperti itu. Mungkin Ibu Sri Mulyani juga dapat informasi yang kurang pas. Kita semua bekerja keras untuk memaksimalkan serapan di ujung tahun,” ujarnya.
Sementara itu Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan APEKSI Outlook. Ia mengakui, perekonomian Kota Denpasar sangat terpuruk karena hanya mengandalkan pariwisata. Bahkan kontraksi ekonomi sempat mencapai minus 9,42 persen. (kmb/balipost)
