JAKARTA, BALIPOST.com – Badan Usaha Milik (BUM) Desa agar menjadi pendorong bagi usaha-usaha rakyat di perdesaan agar semakin berkembang, bukan malah menjadi pesaing ekonomi rakyat. “Misalnya di desa ada toko-toko yang kecil-kecil, ada 5-10 (toko), BUM Desa bikin toko yang lebih gede, yang 10 mati, yang ini hidup gede. Bukan itu. Saudara-saudara ini harus memicu, men-trigger dari yang 10 jadi 20, yang 10 jadi menengah atau besar,” kata Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa di Jakarta, Senin (20/12).
Presiden juga meminta BUM Desa untuk membentuk usaha baru yang belum ada di perdesaan, namun dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan peran dan kontribusi BUM Desa. “BUM Desa bersama-sama harus mengambil peran dalam kegiatan ekonomi bermanfaat jangan sampai justru mematikan ekonomi rakyat yang sudah ada,” kata Presiden.
“Sehingga masyarakat tidak harus ke kota atau kecamatan, tidak harus ke kota atau kabupaten, cukup di desa sudah terpenuhi, dan tentu saja BUM Desanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu,” ujar Presiden.
BUM Des juga harus dapat memudahkan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan usaha. Sebagai contoh, BUM Des dapat mengonsolidasikan usaha rakyat untuk mendapat kemudahan dalam mencari pasokan bahan baku untuk berproduksi di bidang pertanian atau perkebunan. “Beli pupuk tidak usah sendiri-sendiri, bisa dikonsolidasikan di BUM Desa, bisa juga bekerja sama dengan perusahaan perkebunan untuk mengambil kegiatan, misalnya transportasinya,” ujar Presiden.
Presiden juga menjanjikan akan meminta BUMN dan perusahaan swasta yang beroperasi di perdesaan untuk turut serta melibatkan BUM Desa dalam kegiatan usahanya. “Jangan yang di desa hanya jadi penonton. Lalu-lalang truk, lalu-lalang hasil-hasil perkebunan yang gede-gede, rakyat hanya menonton, melihat, melihat tambang diambil keluar dari desa, rakyat hanya melihat saja. Libatkan (BUM Desa), nanti saya sampaikan dengan tegas melibatkan BUM Desa,” kata Presiden Jokowi. (kmb/balipost)
