DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak segenap insan jasa keuangan, utamanya kalangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se-Bali untuk turut berperan aktif dalam upaya menjaga budaya, adat istiadat dan tradisi yang telah beratus tahun mengakar di Bali.
“Budaya, adat dan tradisi adalah modal utama kita di Bali. Bali itu kecil tidak punya tambang, tidak punya gas, tapi punya anugerah adat dan budaya yang adiluhung yang jadi modal untuk pembangunannya,” ujar Gubernur Koster saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan CSR dari DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Bali guna mendukung Program Pembangunan Bali berdasarkan visi nangun Sat kerthi Loka Bali, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Centre, Denpasar, Kamis (23/12).
Gubernur Bali jebolan ITB Bandung ini, mengatakan bahwa sektor pariwisata yang begitu berjaya dan mendatangkan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat Bali tidak lepas dari keadiluhungan budaya dan kearifan lokal Bali, serta keindahan alam dari Pulau Dewata. “Kalau tidak ada budaya yang unik, yang tidak ada duanya di dunia tidak akan seperti ini, menjadikan Bali tujuan wisata dunia, yang sakral, yang kuat taksunya, menarik orang luar untuk memperhatikan dan datang ke Bali. Karena itu perekonomian Bali bisa bertumbuh dan bergerak, jadi sudah sepantasnya bapak dan ibu turut menjaga kekayaan budaya kita agar perekonomian bisa tetap berputar. Tanpa budaya, ekonomi tak akan bisa berkembang, jangan harap ekonomi Bali tumbuh tanpa adanya budaya,” tegas Gubernur Koster.
Oleh karena itu, sudah selayaknya para pelaku ekonomi menaruh perhatian besar pada budaya Bali. Bahkan harus sayang dan cinta pada budaya tersebut serta wajib turut memelihara keberadaan budaya di Bali. Sebab, jika budaya ini mati, Gubernur Koster mewanti-wanti bahwa perekonomian pun akan terancam lumpuh. “Karena itu jika ingin perekonomian tumbuh, harus diciptakan ekosistem yang berbasiskan budaya. Maka yang nomor satu saya bangun adalah budaya, karena budaya inilah yang akan jadi ekosistem yang menghidupi sektor lain,” tegas pria asal Sembiran, Kabupaten Buleleng ini.
Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini menjelaskan kebijakan untuk pembangunan ekonomi Bali telah dirumuskan dalam Ekonomi Kerthi Bali, yakni sebuah konsep menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan memperhatikan potensi alam, manusia dan kebudayaan lokal Bali. Terutama di sektor pertanian, kelautan dan kehutanan dan industri kerajinan rakyat branding Bali.
Buku Ekonomi Kerthi Bali ini memiliki 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yakni sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan; sektor kelautan/perikanan; sektor industri; sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi; sektor ekonomi kreatif dan digital; dan sektor pariwisata. Sehingga, Ekonomi Kerthi Bali yang memiliki 6 sektor unggulan ini akan mewujudkan perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam, berbasis sumber daya lokal, menjaga kearifan lokal, hijau/ramah lingkungan, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Konsep ini sudah diimplementasikan, jadi model oleh Bappenas dan dibuatkan road map-nya. Bahkan bapak Presiden sangat senang dan mengapresiasi konsep ini dan berkenan langsung untuk meluncurkannya,” cetus Gubernur.
Jalannya ekonomi Kerthi Bali ini disebutkan Gubernur Koster akan sangat membutuhkan peran aktif dari BPR yang sehat dan kuat, dan pihaknya pun sangat membuka diri untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan untuk mendukung eksistensi BPR di Bali kedepan. “Agar makin maju, makin sehat, makin besar kapasitas perusahaannya. Jadi di bali ada LPD, BPR, BPD dan Bank lain yang sehat saling sinergi, kolaborasi yang saling member manfaat. Saling menghidupi dan meng-uripi, harmonis,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.
Mantan Anggota DPR RI 3 periode ini, mengatakan dalam menjaga budaya dan tradisi yang kuat di Bali sebagai hulu perekonomian, ada andil dan peran besar dari lembaga desa adat yang juga telah menjadi sistem masyarakat yang sangat mengakar di Bali. Menurutnya, Desa Adat adalah lembaga yang menjaga keberlanjutan kesinambungan adat istiadat tradisi dan seni budaya serta kearifan lokal di Bali. Sehingga, Desa Adat diperkuat lewat kebijakan-kebijakan agar lebih kuat dan lebih luas kewenangannya.
Sementara itu, Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Wiratjana menegaskan komitmen Perbarindo Bali untuk mendukung program pembangunan Bali yang tertuang dalam visi nangun Sat Kerthi Loka Bali tersebut. “CSR berupa mobil operasional untuk majelis desa adat ini adalah bentuk komitmen kami, kalangan BPR yang ada di Bali untuk turut serta dalam visi pembangunan, turut berperan aktif dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal di Bali,” katanya sembari menjelaskan dari 133 BPR se-Bali, 95 persen lebih dimiliki oleh orang lokal.
Wiratjana juga menyebut, meskipun pandemi memberikan dampak sangat signifikan dalam kelangsungan BPR di Bali dirinya tetap menegaskan keinginan anggota Perbarindo untuk tetap mendukung kebangkitan dan pemulihan kembali ekonomi Bali. “Kami tetap semangat untuk mendukung Pemda, mendukung UMKM di Bali dan pemulihan Bali secara keseluruhan,” tuturnya.
Selain penyerahan satu unit mobil guna kendaraan operasional Majelis Madya Desa Adat yang secara simbolis diserahkan kepada Gubernur Koster, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Perbarindo dan BPD Bali untuk meningkatkan digitalisasi perbankan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Sukahet, Direktur Utama Bank BPD Bali Nyoman Sudharma serta Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra. (Winatha/balipost)
