SINGARAJA, BALIPOST.com – Kendati wabah pandemi Virus Corona (Covid-19) masih melanda, iklim investasi di Buleleng tak terpengaruh. Dengan penerapan aplikasi Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), minat investasi di Buleleng selama 2021 naik 4 kali lipat atau sebesar 400 persen dibanding tahun sebelumnya.
Data dikumpulkan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng, nilai investasi di Buleleng di 2021 tercatat sekitar Rp 10,507 triliun. Jumlah ini jauh di atas target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat sebesar Rp 891,715 miliar.
Kepala DPMPTSP Buleleng, Made Kuta mengatakan, tingginya nilai investasi berpengaruh pada tingkat perekonomian di Buleleng. Dari kondisi itu, pihaknya yakin kalau perekonomian di Bali Utara akan lebih baik.
Ia menyebutkan BKPM telah menetapkan target terhadap 8 sektor yakni, industri besar, perikanan, properti, pariwisata, perrdagangan, usaha kecil menengah, kesehatan dan jasa. Nilainya sebesar Rp 1,273 triliun.
Menurut Kuta, sektor tersebut terbagi dalam dua model perizinan, yakni Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMDN ditarget Rp 891,715 miliar terealisasi Rp 9 triliun lebih. Sementara sektor PMA dibebankan target sebesar Rp 380 miliar dan realisasinya Rp 321 miliar lebih. Sehingga, realisasi di tahun 2021 sebesar Rp 10,57 triliun.
Perbandingan nilai investasi di 2020 dengan target dari BPKM Pusat Rp 1,243 triliun, tercapai hanya 40 persen dari total target. Rinciannya PMDN terealisasi Rp 363 miliar lebih dan PMA Rp 197 miliar lebih. “Ada kenaikan signifikan sebesar 400 persen, ini artinya, investor melirik Buleleng sebagai daerah sangat layak untuk berinvestasi. Sektor terbesar yang memberikan sumbangan investasi dari industri besar dengan adanya penambahan kapasitas PLTU Celukan Bawang,” katanya.
Memasuki 2022 ini, DPMPTSP dikatakannya telah menyiapkan pengembangan sektor perikanan. Mengingat sektor ini, punya peluang untuk berkembang seiring perbaikan ekonomi.
DPMPTSP telah berkoordinasi dengan sejumlah Organiasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersinergi untuk memberikan kemudahan izin investasi. “Yakin nilai investasi ini akan terus naik seiring dengan perbaikan sistim melalui Proses sistim OSS. Kami evaluasi kelemahan yang akan dikoordinasikan dengan OPD terkait,” tegasnya. (Mudiarta/balipost)
