Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto saat meninjau kesiapan tempat karantina di Wisma Bima, Kuta, Rabu (12/1). (BP/Edi)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Bali dalam waktu dekat akan dibuka menjadi lokasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), terutama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terkait itu, sejumlah tempat isolasi mulai disiapkan.

Dalam rangka meninjau kesiapan tempat isolasi ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Suharyanto, datang langsung ke Bali untuk mengecek hal itu. Salah satu lokasi yang ditinjau yakni, Wisma Bima, lokasi tempat karantina di wilayah Badung, Rabu (12/1).

Baca juga:  Zona Merah Ini Sumbang Tambahan Korban Jiwa COVID-19 Terbanyak, Tertua Berusia 100 Tahun

Ditemui usai peninjauan di Wisma Bima, Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto mengatakan, pihaknya dari BNPB selaku satgas penanganan COVID-19, ingin memastikan kesiapan tempat-tempat karantina di Bali. Karena menurutnya, ada rencana Bali akan dibuka untuk PPLN, terutama PMI, setelah Jawa Timur yang sudah dibuka. “Ini dilakukan untuk meninjau kesiapan Bali terhadap tempat karantina. Di Bali yang disiapkan adalah beberapa hotel dan wisma-wisma. Kami hanya mengecek apabila Bali dibuka untuk kesiapan karantinanya,” ucapnya.

Baca juga:  Anak 7 Tahun Asal Tabanan Positif COVID-19, Ibunya Kerja di RSUP Sanglah

Lebih lanjut dikatakan, untuk di Bali akan ada sebanyak 60 hotel dan wisma serta ada beberapa tempat. Untuk wisma ada sebanyak 400 kamar lebih. Untuk hotel kata dia, juga tidak terbatas, karena di Bali cukup banyak hotel.

Kemudian sekarang kondisinya relatif sepi, sehingga untuk mencari tempat karantina dengan memanfaatkan hotel tidak mengalami kesulitan. “Di Bali kondisinya sangat representatif jika dibandingkan dengan di Jakarta dan Surabaya, relatif juga sama,” katanya.

Tempat karantina ini, menurutnya, disiapkan untuk PPLN apakah nanti yang diizinkan untuk PMI atau di luar PMI. Itu akan diputuskan pemerintah, dan akan diumumkan secepat mungkin. “Nanti akan diumumkan secara resmi. Apakah yang PMI yang dibiayai pemerintah atau mandiri yang biaya sendiri. Ini untuk membagi beban, karena selama ini hanya di Jakarta, kemudian di Surabaya, mungkin ini sekarang, kita tinjau untuk dibuka di Bali. WNA kalau sudah diijinkan juga akan langsung ke Bali,” bebernya. (Yudi Karnaedi/balipost)

Baca juga:  Pengemudi Online Dituntut 3 Tahun
BAGIKAN