MANGUPURA, BALIPOST.com – Pengerjaan Jalan Lingkar Selatan (JLS) diuntungkan dengan adanya KTT G20. Sebab, karena adanya pertemuan tingkat tinggi itu, proyek di Segmen I, yakni Jalan Siligita-Sawangan-Ungasan mendapat bantuan pusat.
Proyek tersebut mulai dikebut dari pelebaran, beautifikasi, hingga penanaman utilitas kabel sepanjang 200 meter. Badung hanya diminta melakukan pembebasan lahan untuk pelebaran.
“Atas perintah Presiden, tahun ini sudah mulai dikerjakan oleh Kementerian. Tahun berikutnya Segmen 1 final dari Siligita-Sawangan dan Ungasan. Akhir tahun ini akses dari Siligita atau Hotel Mulia ke Pandawa dan Ungasan sudah tersambung,” ungkap Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, Ida Bagus Surya Suamba, Rabu (19/1).
Mengingat proyek tersebut belum bisa dipastikan kapan akan rampung, Surya Suamba mengaku sudah diperintahkan oleh Bupati untuk mengkaji pembuatan semacam Perumda Infrastruktur. “Untuk kajian pembuatan Perumda Infrastruktur ini sudah dianggarkan tahun 2021, dan kami sedang proses. Nanti, Perumda ini yang akan menangani kelanjutan Jalan Lingkar Selatan ini,” katanya.
Namun demikian, birokrat asal Tabanan ini mengakui, Pemkab Badung menghadapi kendala berat, yaitu berupa pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan Pemkab Badung butuh uang hampir Rp 800 miliar.
“Untuk pembebasan lahan pasti investor tidak mau, biasanya jika lahan sudah tersedia baru para investor mau ikut membangun jalan, itupun ada hitung-hitungannya dengan memakai skema proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” jelasnya.
Ia menyebutkan, sesuai masterplan Jalan Lingkar Selatan ini akan dibagi menjadi beberapa segmen. Meliputi Segmen 1 (Jalan Siligita-Sawangan–Ungasan). Segmen II (dari Ungasan-Pecatu), Segmen III sepenuhnya memakai Jalan Nasional, Segmen IV dari Labuan Sait-Jimbaran.
“Dari jalur yang akan dilintasi tersebut, terdapat beberapa lahan belum dibebaskan. Yakni, di Segmen II dengan anggaran sekitar Rp 500 miliar dan Segmen IV seharga Rp 300 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 800 miliar,” sebutnya. (Parwata/balipost)
