DENPASAR, BALIPOST.com – Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Bali hingga 31 Desember 2021 adalah Rp 4,87 triliun. Terbesar disalurkan untuk perlindungan sosial (perlinsos) Rp 2,066 triliun.
“Terbesar program PEN memang untuk perlindungan sosial sebesar Rp 2,066 T,” ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, Rabu (26/1).
Ia mengatakan, kluster perlinsos tersebut meliputi kartu prakerja dengan realisasi Rp 528,41 miliar untuk 148.849 penerima, program sembako Rp 262,58 miliar untuk 145.879 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per tahap. Realisasi subsidi internet Rp 19,08 miliar untuk siswa, mahasiswa, guru, dosen.
Program keluarga harapan (PKH) Rp 189,91 miliar untuk 86.317 KPM per bulan. Bansos tunai Rp 198,60 miliar untuk 110.337 KPM per tahap.
Bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) Rp 401,63 miliar untuk 334.689 UMKM. BLT dana desa Rp 226,54 miliar untuk 62.927 KPM per tahap.
Bantuan subsidi upah Rp 202,51 miliar untuk 202.512 penerima. Diskon listrik Rp 37,13 miliar untuk 300.933 pelanggan.
Selain klaster perlinsos, dana PEN juga untuk insentif nakes dengan realisasi Rp 294 miliar untuk 42.168 nakes di 95 faskes, klaim pasien mencapai Rp 1,46 trilliun untuk 22.244 pasien di 62 RS.
Anggaran PEN juga untuk program padat karya PUPR dengan target Rp 436 miliar, namun realisasinya Rp 358 miliar atau 82,3% dan menyerap tenaga kerja 19.008.
Untuk program padat karya pertanian dengan pagu Rp 240 juta, terealisasi Rp 102 juta atau 42% dan menyerap tenaga kerja 42 orang. Untuk program padat karya Perhubungan dengan pagu Rp 172 miliar, realisasi Rp 123,2 miliar (70,6%) dan menyerap tenaga kerja 1.479.
Untuk program ketahanan pangan dengan pagu Rp 68 miliar sedangkan realisasinya Rp 19,22 miliar (28,26%), program PTSL SHAT ARTBPN dengan pagu Rp 12 miliar sedangkan realisasinya Rp 623 juta (4,81%). Ada juga dari dana PEN tersebut untuk ditempatkan di Bank BPD dalam bentuk Penempatan Uang Negara (PUN) untuk tahap I periode III sebesar Rp 500 miliar dengan jumlah debitur Rp 9.917, untuk program BTPKLW Polri dengan pagu anggaran Rp 39 miliar, namun realisasinya Rp 29,7 miliar atau 76,2%, dan program BTPKLW TNI dengan pagu anggaran Rp 22,8 miliar, realisasi Rp 21,6 miliar atau 94,7%. (Citta Maya/balipost)
