DENPASAR, BALIPOST.com – Dualisme kepengurusan PHDI Pusat yang tak kunjung selesai mendapat sorotan dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali. Agar tidak menjadi kisruh berkepanjangan dan menimbulkan kebingungan di kalangan umat, dualisme tersebut harus dicarikan solusi.
“Menurut kami Fraksi Golkar, yang terbaik selesaikan dualisme itu menjadi satu kesatuan. Seutuhnya demi umat, itu harapan kami,” tandas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja, Senin (14/2).
Hal tersebut pun disampaikan kepada eksekutif melalui pandangan umum fraksi Golkar saat rapat paripurna ke-3 DPRD Bali. Supaya tidak terjadi pengkotak-kotakan di masyarakat dengan melihat dualisme tersebut. “Kami mengutamakan bagaimana masyarakat, umat tidak terkotak-kotak melihat dualisme itu. Tidak masuk ke ranah kewenangannya,” imbuh Rawan Atmaja.
Ia menambahkan berlarut-larutnya permasalahan yang ada dalam kepengurusan PHDI Pusat harus dicarikan solusinya. Duduk bersama, bisa difasilitasi oleh pimpinan daerah atau dinas terkait.
Supaya permasalahan yang ada dirampungkan. “Bagaimana umat agar tidak terbelengu dan terjebak dalam dualisme itu. Kalau pimpinan daerah atau dinas terkait tidak menyelesaikannya, baru legislatif di Komisi IV DPRD Bali akan memfasilitasi,” terang politisi yang juga duduk di Komisi IV ini.
Dalam kepengurusan PHDI Pusat, saat ini terdapat dua versi yaitu Mahasabha Luar Biasa dan Mahasabha XII PHDI Pusat. Di Mahasabha Luar Biasa, IB Putu Dunia ditunjuk sebagai Ketua PHDI Pusat sedangkan pada Mahasabha XII PHDI Pusat yang dibuka Presiden Joko Widodo, Wisnu Bawa Tenaya kembali terpilih. (Winatha/balipost)
