JAKARTA, BALIPOST.com – Setelah melalui serangkaian tahapan, mulai dari seleksi administratif, tes tertulis, kesehatan, psikologi, wawancara, hingga uji kepatutan dan kelayakan, Komisi II DPR menetapkan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027. Nama-nama tujuh anggota KPU itu dibacakan langsung Ketua Komisi II DPR, Ahmad DK Tanjung, berdasarkan hasil rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2) dini hari.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, mereka adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Selanjutnya, tujuh nama anggota KPU itu pun akan segera diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut Tanjung, penetapan tujuh anggota KPU periode 2022-2027 itu telah melalui beragam pertimbangan terhadap kemampuan masing-masing anggota terpilih dari total 14 calon yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan itu.
Pertimbangan tersebut adalah kualitas, kapasitas kepemiluan, kepemimpinan, dan kemampuan dalam membangun komunikasi yang baik, berinovasi, dan kreativitas. Lalu, ada pula pertimbangan dari aspek kesehatan fisik dan mental.
Untuk lebih mengenal tujuh anggota KPU periode 2022-2027 tersebut, berikut ini profil singkat masing-masing dari mereka.
1. Betty Epsilon Idroos
Ia merupakan perempuan satu-satunya yang terpilih menjadi anggota KPU periode 2022-2027.
Dikutip dari laman resmi alumni Institut Pertanian Bogor, dia dilahirkan di Medan pada 22 Maret 1979. Terkait riwayat pendidikan, dia menempuh pendidikan sarjana pada program studi Sosial Ekonomi IPB.
Selama berkuliah, dia aktif bergabung dalam berbagai organisasi. Salah satunya, menjadi salah satu anggota relawan University Network for Free Election (UNFREL), yakni lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi Pemilu 1999 di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kemudian, dia melanjutkan pendidikan magister di program studi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selama berkuliah di sana, dia pun tetap aktif berorganisasi. Ia bergabung dengan Voter Education Program, yaitu kegiatan di tingkat nasional dalam rangka mengedukasi mahasiswa dalam menghadapi Pemilu 2024.
Setelah menyelesaikan pendidikan magisternya, dia semakin aktif mengikuti kongres dan program-program terkait pemilu. Pada tahun 2010, Betty diundang oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengamati penyelenggaraan pemilu di beberapa negara bagian.
Beranjak dari pengalaman tersebut, dia memberanikan diri bergabung dengan KPU DKI Jakarta. Ia mengawali karirnya sebagai anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Ia bertugas memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi kepada masyarakat.
Selanjutnya, pada 24 Mei 2018, dia terpilih menjadi ketua KPU DKI Jakarta periode 2018-2023. Lalu sekarang, keberhasilan dia menaiki anak tangga yang lebih tinggi, yaitu menjadi anggota KPU RI periode 2022-2027.
2. Hasyim Asy’ari
Dari tujuh anggota KPU terpilih, dialah satu-satunya petahana. Berdasarkan keterangan riwayat hidupnya yang diunggah di laman resmi KPU, dia merupakan pria kelahiran 3 Maret 1973 di Pati, Jawa Tengah.
Sebelumnya, dia menjabat sebagai anggota KPU Pergantian antarwaktu sejak 29 Agustus 2016 untuk kepengurusan periode 2012-2017. Selanjutnya, ia kembali terpilih sebagai anggota KPU periode 2017-2022.
Terkait riwayat pendidikan, dia menempuh pendidikan sarjana pada program studi Hukum Tata Negara di Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Ia dinyatakan lulus pada 1995.
Lalu, ia melanjutkan pendidikan magister dan dinyatakan lulus dari program studi Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada 1998. Hasyim pun meraih gelar doktornya pada 2012 pada Program Studi Sosiologi Politik University of Malaya.
Dari segala jenjang pendidikan yang telah dilaluinya, Hasyim pun melakoni sejumlah pekerjaan, mulai dari Dosen Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Indonesia, Jakarta, sejak 2016.
Lalu, dia juga merupakan dosen Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan dosen Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro di Semarang sejak 2013 hingga sekarang.
3. Mochammad Afifuddin
Saat ini dia masih menjabat sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu dan memimpin Divisi Pengawasan dan Sosialisasi.
Dikutip dari laman resmi Badan Pengawas Pemilu, dia tumbuh dan besar di lingkungan keluarga santri Desa Pejangkung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Ia menempuh pendidikan sarjana pada program studi Ilmu Tafsir Hadis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta.
Selama berkuliah, diketahui dia aktif berorganisasi. Salah satunya, menjadi bagian dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Pengurus Besar PMII. Selain itu dia pun pernah menjadi ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah periode 2000-2001.
Setelah selesai menempuh pendidikan sarjana, dia mengabdi sebagai peneliti di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia UIN Syarif Hidayatullah. Salah satu aktivitas dalam lembaga nonstruktural di UIN Syarif Hidayatullah itu berkaitan dengan isu pemilu. Pada suatu kesempatan, Afifuddin terpilih menjadi perwakilan PPSDM kampusnya itu dalam kegiatan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
Selanjutnya, pada 2005, dia melanjutkan pendidikan magister di Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selama melanjutkan pendidikannya itu, Afifuddin masih aktif di PPSDM UIN Syarif Hidayatullah dan mulai terlibat sebagai Sekretaris Nasional JPPR hingga menjadi Manajer Riset JPPR periode 2009-2011.
Selama bergabung dengan JPPR, pada 2013-2015, dia diberi mandat menjadi Koordinator Nasional JPPR dan menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah JPPR periode 2015-2017. Lalu, ia bergabung menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu periode 2017-2022.
4. Parsadaan Harahap
Sebagaimana dikutip dari laman resmi Badan Pengawas Provinsi Bengkulu, Harahap dilahirkan di Medan pada 1 Juli 1972. Ia mengenyam pendidikan sarjana pada program studi Agronomi di Universitas Bengkulu dan dinyatakan lulus pada 1999.
Kemudian, ia melanjutkan pendidikan magister di bidang ilmu administrasi, Universitas Bengkulu, dan dinyatakan lulus pada 2011.
Selama berkuliah, dia aktif mengikuti sejumlah organisasi. Di antaranya, ketua umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas Bengkulu periode 1955-1996, ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Bengkulu periode 1996-1997, dan wakil sekretaris jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.
Ia juga pernah menjabat sebagai ketua umum Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Bengkulu periode 2001-2005, wakil sekretaris jenderal Dewan Pengurus Pusat KNPI periode 2005-2008, ketua Dewan Pengurus KNPI 2008-2011, dan presidium MW KAHMI Provinsi Bengkulu periode 2016-2021.
Terkait perjalanan karir, dia pernah menduduki sejumlah jabatan sebelum terpilih menjadi anggota KPU periode 2022-2027. Di antaranya, anggota KPUD Provinsi Bengkulu periode 2003-2008 dan periode 2008-2012, Ketua KPUD Provinsi Bengkulu periode 2011-2012, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu periode 2012-2022.
5. Yulianto Sudrajat
Ia merupakan Ketua KPU Jawa Tengah periode 2018-2023. Dari laman resmi KPU Jawa Tengah, diketahui bahwa pria kelahiran 9 Juli 1973 ini merupakan alumnus Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.
Perjalanan karir dia dimulai dari menjadi wartawan Radar Jember pada tahun 2001. Selanjutnya pada 2003 hingga 2007, dia menjadi deputi manajer PT Tiga Serangkai Cabang Surakarta.
Jejak karirnya di lembaga penyelenggara Pemilu dimulai dari menjadi Komisioner KPUD Kabupaten Sukoharjo periode 2008-2013 dan berlanjut di periode berikutnya, yakni dari 2013 hingga 2018. Kemudian, ia terpilih menjadi Ketua KPUD Jawa Tengah periode 2018-2023 dan saat ini ditetapkan sebagai anggota KPU periode 2022-2027.
6. Idham Holik
Sebagaimana dimuat dalam laman resmi KPUD Provinsi Jawa Tengah, dia merupakan anggota lembaga itu sejak 2018 hingga sekarang. Ia menempuh pendidikan sarjana pada Program Studi Ekonomi di Universitas Islam 45 Bekasi, Jawa Barat.
Selanjutnya, dia melanjutkan pendidikan magister pada Progam Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan meraih gelar doktor di bidang Ilmu Komunikasi FISIP UI.
Perjalanan karir Idham Holik dimulai dari menjadi koordinator Relawan UNFREL untuk wilayah Bekasi dalam Pemilu 1999. Lalu, ia berhasil menjadi anggota KPUD Bekasi dalam 2 periode, yaitu 2003-2008 dan 2008-2013.
Jenjang karir yang lebih tinggi kemudian berhasil diraih pada 2013 dengan menjadi ketua KPU Bekasi periode 2013-2018. Selanjutnya, ia masih terus mengembangkan pengalamannya di lembaga penyelenggara pemilu dengan menjadi anggota KPUD Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2018 sampai sekarang. Selain itu dia pun menjadi anggota Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Provinsi di Indonesia untuk periode 2021-2022.
7. August Mellaz
Nama August Mellaz sebenarnya tidak asing di dunia kepemiluan. Sebagaimana yang ia bagikan di akun Linkedin pribadinya, dia telah menjabat sebagai Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) sejak 2016 hingga sekarang.
Selama bergabung dengan SDP, dia telah banyak memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan isu-isu kepemiluan, baik itu dalam bentuk artikel, jurnal, maupun menjadi pembicara dalam berbagai ruang diskusi publik.
Terkait riwayat pendidikan, dia menempuh pendidikan sarjana di program studi Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan melanjutkan pendidikan magister pada program studi Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta. (kmb/balipost)
