Oleh I Made Juli Ardana
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dalam pembangunan berkelanjutan. Banyak dimensi yang bermuara pada belenggu kemiskinan.
Faktor-faktor menyebabkan kemiskinan sangat beragam, dengan kata lain
tidak ada satu penyebab tunggal yang menyebabkan manusia atau penduduk
menjadi miskin atau dapat disebutkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusup dkk (2014), ditemukan beberapa arti kemiskinan dalam masyarakat pedesaan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, susah dan sulit dalam mencari dan menggapai penghidupan, tidak mendapat pekerjaan atau menganggur karena alasan personal, maupun orang yang selalu ketinggalan informasi penghidupan.
Definisi kemiskinan yang demikian beragam menyulitkan para pemangku kebijakan dalam mengukur tingkat kemiskinan yang dapat dibandingkan antar daerah maupun antar waktu. Dalam rangka memudahkan dalam mengukur tingkat kemiskinan, Bank Dunia mendefinisikan bahwa kemiskinan ekstrem adalah orang yang hidup pendapatan di bawah USD $1,9 per hari.
Sedangkan kemiskinan menengah merupakan orang dengan pendapatan di bawah USD $3,2 per hari. Di Indonesia, rumah tangga dikatakan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
GK merupakan standar minimum nilai rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi pokok hidupnya selama sebulan, baik itu makanan maupun non makanan. GK terdiri dari GK Makanan (GKM) dan GK Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan makanan dan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.
Sedangkan GKNM diukur berdasarkan nilai kebutuhan minimum untuk kebutuhan non makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Berdasarkan ukuran tersebut, penduduk miskin di Provinsi Bali pada Bulan September tahun 2021 sekitar 211 ribu jiwa atau 4,72 persen.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan September 2020. Peningkatan tersebut merupakan sesuatu yang diperkirakan akibat melemahnya kondisi perekonomian Bali sejak terjadinya wabah Covid-19.
Secara rata-rata, tingkat kemiskinan Provinsi Bali pada Bulan September pada lima tahun terakhir sebesar 4,17 persen. Sedangkan jika memperhitungkan tingkat kemiskinan pada Bulan Maret maka tingkat kemiskinan Provinsi Bali selama lima tahun terakhir berada pada kisaran 4,12 persen. Capain tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional yang masih berada pada level 10 persen.
Meningkatnya kemiskinnan di Provinsi Bali pada Bulan September 2021 diduga berkaitan erat dengan terjadinya pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun. Besarnya ketergantungan masyarakat Bali terhadap geliat pariwisata merupakan salah satu faktor yang diduga berkaitan dengan meningkatnya
persentase penduduk miskin. Ketergantungan tersebut dapat dilihat dari persentase penduduk yang bekerja pada sektor Akomodasi dan Makan Minum mencapai 12 persen sebelum pandemi (Februari 2020) dan pada masa pandemi turun hingga hanya mencapai 9 persen (Februari 2021).
Rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara, hanya tercatat 51 kunjungan sepanjang 2021, telah menyebabkan penduduk yang bergantung pada sektor pariwisata mengalami penurunan atau bahkan kehilangan sumber pendapatan. Hal tersebut tercermin dari jumlah pengangguran karena Covid-19 yang mencapai 49 ribu orang pada Bulan Agustus 2021.
Demikian juga dengan penduduk yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 yang mencapai 38 ribu orang. Kondisi ini mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan diduga memberi andil terhadap naiknya persentase penduduk miskin di Provinsi Bali. Turunnya daya beli masyarakat tercermin dari turunnya pengeluaran per kapita Bali dalam dua tahun terakhir.
Dalam menangani peningkatan kemiskinan yang terjadi pada masa pandemi diperlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Penanganan kemiskinan yang terjadi di Bali dapat dilakukan dengan melihat kembali faktor-faktor penyebab kemiskinan secara lokal atau dalam skala wilayah yang lebih kecil. Secara kontekstual, mengatasi kemiskinan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan maupun kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pembukaan kembali pariwisata dengan melonggarkan syarat kedatangan wisman mungkin menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kemiskinan.
Penulis, Statistisi BPS Provinsi Bali
