DENPASAR, BALIPOST.com – Dalam tiga tahun kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Sukawati (Cok Ace), melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana yang strategis serta monumental.
Diantaranya, pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih; Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung; jalan shortcut Singaraja-Mengwitani; Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung; pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub di Denpasar; pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar; Pasar Sukawati, Blok A, B, dan C Gianyar; sungai buatan (normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali; dan bendungan untuk penyediaan air bersih.
Total anggaran untuk seluruh pembangunan infrastruktur dan sarana-prasana yang strategis serta monumental tersebut sangat besar mencapai Rp 12,167 triliun. Bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp 3,357 triliun, APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp 0,560 triliun, APBD Semestar Berencana Provinsi Bali sebesar Rp 2,150 Triliun dan Badan Usaha PT. Pelindo III sebesar Rp 6,1 triliun. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2019 dan ditergetkan selesai tahun 2023. Bahkan, terbaru adalah proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi yang mulai direalisasikan beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, A.A. Ngurah Adhi Ardhana, mengapresiasi perjuangan Gubernur Koster yang mampu mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Pusat untuk sejumlah pembangunan infrastruktur strategis dan monumental di Bali tersebut. Baginya, tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Pusat di tengah kondisi pendemi Covid-19. Sebab, selain mempunyai relasi yang kuat, dibutuhkan juga pemahaman yang kuat terkait fungsi dan manfaat pembangunan tersebut.
“Dalam suasana pandemi COVID-19, tidak mudah mendapatkan dana pusat untuk mendukung proyek-proyek pembangunan infrastrukur ini. Namun Gubernur Bali Pak Koster mampu melobinya, tidak cukup hanya memiliki relasi tetapi pemahaman dimana ada titik-titik yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan proyek ini. Kalau boleh saya katakan, mungkin Pak Jokowi terinspirasi oleh Pak Koster terkait pembangunan IKN (Ibu Kota Negara, red),” tandas Adhi Ardhana, Senin (14/3).
Adhi Ardhana, mengatakan perjuangan Gubernur Koster atas pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Bali patut didukung. Sebab, dari sudut ekonomi saja telah mampu mandatangkan uang pusat yang beredar di Bali. Jika saja hal ini tidak dilakukan, maka tidak ada uang yang masuk di Bali di tengah pandemi COVID-19.
Seperti diketahui, Bali sangat terpuruk akibat hantaman pandemi Covid-19. Sebab, apabila pariwisata Bali terpuruk, hampir Rp 180 triliun uang tidak beredar di Bali. “Apabila pariwisata nol, maka hampir Rp 180 triliun uang tidak beredar di Bali. Inilah kelemahan Bali yang hanya mengandalkan pariwisata. Namun dengan adanya proyek-proyek besar ini membuat adanya peredaran uang di Bali,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, secara fungsi bahwa proyek pembangunan infrastruktur di Bali ini memiliki fungsi yang sesuai dengan kebudayaan dan kerohanian Bali. Seperti halnya Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
Revitalisasi pembangunannya bertujuan untuk membesarkan pura, peradaban, beserta masyarakat Bali. Begitu juga dengan proyek pembangunan infrastruktur Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, akan menjadi pembangunan infrastruktur mercusuar dunia. Yakni menjadi pusat kebudayaan dunia. Sehingga, membawa kebudayaan Bali ke seluruh dunia yang ditunjukkan dalam suatu objek, yakni di PKB.
Sebelumnya, Gubernur Bali, Wayan Koster memaparkan bahwa Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih dibangun dengan total anggaran Rp 900 miliar, bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp 500 miliar dan APBD Semestar Berencana Provinsi Bali sebesar Rp 400 miliar. Konstribusi Pemerintah Provinsi Bali, yakni pembebasan lahan dan bangunan dengan total anggaran Rp 170 miliar, pembangunan fisik dengan anggaran Rp 230 miliar. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2021 dan selesai tahun 2022.
Sementara itu, Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, pembiayaannya bersumber dari Kementerian PUPR, Provinsi Bali, dan Badan Usaha. Dimana, total anggaran pembangunan zona inti pusat kebudayaan Bali yang dimulai tahun 2022 ini sebesar Rp 1,5 triliun yang bersumber dari APBD Semestar Berencana Provinsi Bali. Sedangkan total anggaran untuk pembangunan zona penyangga (normalisasi Tukad Unda dan Waduk Muara) sebesar Rp 429 miliar, bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Diperlukan tambahan anggaran Rp 1 triliun, masih dalam proses mencari sumber. Pembangunan zona penyangga ini mulai tahun 2020 dan selesai tahun 2023. Sekentara pembangunan zona Penunjang mulai tahun 2024.
Pembangun Ruas Jalan Shortcut Singaraja-Mengwitani (target shortcut di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10) pembiayaannya kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Provinsi Bali. Dimana, konstribusi APBN Kementerian PUPR dengan total anggaran Rp 471 miliar. Terdiri dari pembangunan fisik shortcut titik 3, 4, 5, dan 6 (sudah selesai dikerjakan tahun 2019). Total anggaran Rp 325,9 miliar. Kemudian dianjutka. pembangunan shortcut titik 7 dan 8 yang dikerjakan tahun 2021-2022 dengan total anggaran Rp 145 miliar. Sedangkan konstribusi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, yakni membebaskan lahan shortcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dengan total anggaran Rp 200 miliar. Dan sudah lunas dibayar tahun 2020.
Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung dianggarkan sebesar Rp 560 miliar bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Sampalan, Nusa Penida telah dimulai tahun 2020, dan selesai tahun 2021. Total anggaran Rp 87 miliar.
Sedangkan, pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Bias Munjul, Nusa Ceningan telah dilaksanakan mulai tahun 2021, dan ditergetkan selesai tahun 2022 ini. Total anggaran Rp 97 miliar. Sementara oelaksanaan pembangunan Pelabuhan Sanur, Denpasar telah dimulai tahun 2021, dan selesai tahun 2022. Total anggaran Rp 376 miliar.
Pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hup, Denpasar yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo III telah dimulai pada 2020, dan ditargetkan selesai tahun 2023. Total anggaran Rp 6,1 triliun. Konstribusi Pemerintah Provinsi Bali, yakni mengarahkan zona yang boleh/tidak boleh dimanfaatkan, merekomendasikan Perubahan Rencana Induk Pengembangan (RIP), agar sesuai dengan zona yang boleh dimanfaatkan, dan membuat persetujuan (tidak tertulis) desain Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub agar menerapkan kearifan lokal Sad Kerthi.
Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan 4 Lapangan Pendukung dikembangkan dalam rangka pelaksanaan Piala Dunia U-20, tahun 2023. Total anggaran sebesar Rp 171 miliar, bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Sudah selesai dikerjakan pertengahan tahun 2021. Pembangunan Pasar Sukawati, Blok A, B, dan C dengan total anggaran Rp 167 miliar bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Blok A, B, C sudah selesai tahun 2021.
Pembangunan Sungai Buatan (Normaliasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, pembiayaannya bersumber dari Kementerian PUPR dan Provinsi Bali. Konstribusi APBN Kementerian PUPR, yakni Rp 313 miliar. Sedangkan konstribusi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, yakni membebaskan lahan dengan total anggaran Rp 50 miliar, dan sudah lunas dibayar tahun 2020.
Tidak hanya itu, pembangunan bendungan untuk penyediaan air bersih juga dilakukan Gubernur Bali. Seperti Bendungan Sidan di Wilayah Badung, Gianyar, dan Bangli di atas lahan 82,7 Hektare. Total anggaran sebesar Rp 1,735 triliun.
Tahap 1 sebesar Rp 809 miliar (2020-2021), tahap 2 sebesar Rp 926 miliar (2022-2023), bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2020 dan selesai tahun 2023.
Sedangkan, Bendungan Tamblang di Buleleng yang dibangun di atas lahan 79 hektare dianggarkan sebesar Rp 793,8 miliar, bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2020 dan selesai tahun 2022. (kmb/balipost)
