Presiden Joko Widodo. (BP/iah)

DENPASAR, BALIPOST.com – Presiden Joko Widodo mengaku sedih karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta anggaran BUMN digunakan membeli barang impor semua. Ia pun memerintahkan agar 40 persen anggaran belanja digunakan untuk membeli produk dalam negeri untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Hal ini diutarakannya dalam Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3).

Hadir dalam acara yang diselenggarakan di Nusa Dua itu, para menteri, gubernur, bupati, maupun wali kota se-Indonesia. Juga direksi dari BUMN.

“Cek yang terjadi, sedih belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki (produk dalam negeri). Anggaran pengadaan barang dan jasa untuk modal di pusat itu Rp 526 triliun, sedangkan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, 535 triliun, lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang, pusat 526 triliun, daerah 535 triliun, BUMN jangan lupa saya detailkan lagi 420 triliun, ini duit gede banget, besar sekali,” ungkap Presiden.

Baca juga:  Saluran Irigasi Jebol, Ratusan Hektar Sawah di Tujuh Subak Terancam Kekeringan

Disebutkannya, porsi 40 persen masih realistis dan bisa memicu pertumbuhan ekonomi. “Tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen,” kata Presiden.

Presiden menyebutkan bila sebanyak 40 persen anggaran tersebut digunakan untuk belanja produk buatan dalam negeri, belanja BUMN dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 0,4 persen dan dari belanja APBN dan APBD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 1,5 sampai 1,7 persen. “Ini kan 2 persen lebih, tidak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diam saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita kok tidak kita lakukan? Bodoh sekali kalau kita tidak melakukan ini,” tegas Presiden dikutip dari Kantor Berita Antara.

Baca juga:  Kematian Warga di Bali Terpapar COVID-19 Per 23 Agustus, 71 Persen Tak Berkomorbid

Presiden Jokowi pun meminta agar kementerian dan pemda tidak melanjutkan tradisi untuk membeli barang-barang impor. “Beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan? Ndak. Ndak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan bapak ibu kita beri pekerjaan ke negara lain, duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana, bukan di sini,” ungkap Presiden.

Padahal bila kementerian, pemda dan BUMN membeli barang dalam negeri maka menurut Presiden, akan ada tambahan modal dan investasi oleh pengusaha dalam negeri sehingga dapat juga membuka lapangan pekerjaan.

“Tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan,” kata Presiden mencegah tepuk tangan dari para hadiri yang hadir di tempat itu.

Baca juga:  Ratusan Krama Bali Sembahyang Bersama di Pos Pemantau Rendang

Presiden menyebut belum semua pihak benar-benar membelanjakan anggaran untuk produk dalam negeri. “Kalau sudah 400 triliun lebih itu betul-betul semua mengerjakan (untuk produk dalam negeri) silakan semua tepuk tangan. Kita hanya minta 40 persen saja sampai Mei 2022. Tadi pagi saya cek baru 214 triliun,” ungkap Presiden.

Acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” didahului dengan Business Matching belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022 dengan hasil Businees Matchng mencapai Rp85 triliun.

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 – 1,71 persen. Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36 – 5,4 persen. (kmb/balipost)

BAGIKAN