DENPASAR, BALIPOST.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) “diancam” Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya terkait aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang diselenggarakan di Nusa Dua, Jumat (25/3). Pasalnya, Kemendikbud yang memiliki anggaran belanja hingga Rp 29 triliun ternyata masih kecil alokasinya untuk membeli produk dalam negeri.
“Hati-hati, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru 2 T (triliun, red). Ini kelihatannya ada yang gak semangat di dalamnya, kementerian,” ujarnya dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dia menyoroti, urusan beli bangku, kursi, diimpor. Termasuk juga laptop. “Kita sudah bikin semuanya itu,” tegasnya.
Ia pun meminta agar hal ini jangan diteruskan. Nantinya bila dikerjakan, tambahan pertumbuhan akan ada di depan mata. “Saya minta dan saya gak mau ditawar-tawar lagi urusan 400 triliun di Mei segera kita dorong UKM-UKM di daerah itu masuk ke e-katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyebutkan sejumlah kementerian memiliki anggaran belanja yang cukup besar. Seperti anggaran Pekerjaan Umum (PU) Rp 92 triliun, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp 68 triliun, Polri sebanyak Rp 56 triliun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencapai Rp 36 triliun.
Presiden mengancam akan menyebutkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor. “Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai saya umumin, nanti. Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya,” kata Presiden Joko Widodo di Bali, Jumat.
E-Katalog yang dimaksud Presiden Jokowi adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Presiden Jokowi pun heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda dan BUMN, malah lebih memilih produk-produk impor.
Produk-produk impor tersebut antara lain “Closed Circuit Television” (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu hingga onderdil untuk traktor pertanian.
“Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor,” ungkap Presiden.
Presiden pun menyebut ia sudah jengkel dengan kebiasaan impor barang tersebut. “Mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Rumah sakit daerah ini impor, Kementerian Kesehatan impor, ‘tak baca nanti karena sekarang gampang banget lihat detailnya, saya lihat,” tegas Presiden.
“Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alas intan, saya lihat seperti itu ‘Tidak boleh Pak Menteri, tidak boleh. Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita mengerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak mengerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, stop!” tambah Presiden.
Presiden Jokowi menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar Rp526 triliun, APBD sebesar Rp535 triliun, BUMN senilai Rp420 triliun, sebanyak Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. (Diah Dewi/balipost)
