Giri Prasta. (BP/Istimewa)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta meminta pada Musrenbang yang dilaksanakan pemerintah di desa tidak banyak membuat program. Menurut orang nomor satu di Gumi Keris ini pembuatan program harus sesuai dengan anggaran dan kebutuhan.

Tujuannya agar tidak ada program yang tidak berjalan. “Jadi untuk di desa jangan terlalu banyak program. Kita lihat juga anggaran saat ini, namun tetap program-program prioritas dan sifatnya wajib harus jalan,” ujar Bupati Giri Prasta di sela pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung tahun 2022, Selasa (29/3).

Baca juga:  Dari Pria Asal Medan Diamankan hingga Tambahan Kasus COVID-19 Bali di Atas 250 Orang

Kendati demikian, pihaknya akan merancang kembali Pokok Pikiran (Pokir) Dewan di Kabupaten Badung di 2022 ini. Pokir merupakan program yang dibuat kalangan DPRD di Kabupaten Badung yang diberikan untuk rakyatnya. Bahkan, pihaknya selaku pemerintah tetap akan memberikan transfer dana untuk penyaluran aspirasi masyarakat dengan DPRD.

“Jadi saya pastikan akan diberikan ke Dewan pokir tersebut. Saat ini kita akan rancang kembali, semua anggota dewan dipastikan memperoleh pokir,” kata Giri Prasta.

Baca juga:  Puing Kebakaran Kapal Ikan Mulai Dibersihkan

Menurutnya, Pokir berkenaan dengan bantuan ketika DPRD Badung melaksanakan reses. Saat DPRD melaksanakan reses, tugas pemerintah merealisasikan. “Berarti masyarakat kan merasa bangga, itu yang dimaksud dengan transfer wibawa,” ucapnya.

Sayangnya Politisi asal Pelaga itu tidak merinci berapa dana yang akan dikucurkan untuk pokir dewan tersebut. Namun, pihaknya telah menyerahkan ke Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappenda) Badung untuk menghitung. “Bappenda harus merancang dengan baik. Sehingga semua bisa jalan. Kita lihat prioritas dan urgensi,” tegasnya.

Baca juga:  Jumlah Kasus Transmisi Lokalnya Terbanyak, Ini Kabupaten yang Gusur Bangli dari Posisi Pertama

Kepala Bappenda Badung I Made Wira Dharmajaya mengakui, adanya pemangkasan anggaran Pokir pada tahun sebelumnya. Rasionalisasi terjadi pada seluruh anggaran, termasuk di dewan yang salah satunya adalah Pokir. “Rasionalisasi ini kan karena kita dibatasi oleh anggaran yang terbatas,” katanya. (Parwata/balipost)

BAGIKAN