TABANAN, BALIPOST.com – Beragam tanggapan muncul dari masyarakat terkait peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital. Apalagi imigrasi ini masih terus digaungkan, lantaran masyarakat bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan beralih ke TV digital.
Seperti disampaikan, Wayan Adi, warga Penebel Tabanan yang menyampaikan sebagai masyarakat secara pribadi mendukung program pemerintah. Hanya saja masyarakat sesungguhnya belum siap dengan kebijakan ini. Mereka harus mengganti televisi ke digital. Kalaupun TV yang sudah ada tentu banyak masyarakat yang harus kekurangan uang lagi untuk membeli set top box (STP).
“Ya kalau hanya satu TV, bagaimana kalau lebih, masyarakat harus keluar uang lebih banyak lagi. Lain lagi kalau memang ada subsidi, atau difasilitasi pemerintah untuk pengadaan STB bukan hanya untuk KK miskin tapi untuk semua warga,” ucapnya, Selasa (5/4).
Sementara itu, Komang Chika warga Banjar Anyar, Kediri mengatakan, pada prinsipnya masyarakat tidak mengalami perubahan terkait migrasi TV digital. Apa yang ditonton saat ini gratis atau istilahnya free to air, dengan kualitas gambar yang lebih jernih dan teknologi canggih.
“Secara program, para pengelola bisa membuat program yang mengedukasi masyarakat jangan hanya program yang menoton dan tidak berkualitas,” ucapnya.
Kepala Dinas Kominfo Tabanan, I Putu Dian Setiawan mengatakan sejauh ini pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut baik soal sosialisasi TV digital maupun bantuan alat STB.
Warga Tembuku, Bangli, Ketut Mudiarsa menilai migrasi siaran TV analog menuju siaran TV digital memiliki tujuan baik untuk masyarakat. Dengan migrasi siaran TV analog ke digital, siaran TV yang diterima masyarakat diyakini lebih jernih dan bersih. Ia pun berharap program yang disiarkan TV lebih variatif dan positif.
Untuk bisa menangkap siaran digital, masyarakat perlu menambahkan alat set top box pada TV yang ada di rumah. Terkait hal itu, pria yang menjabat Perbekel di desanya tersebut mengatakan hal ini perlu lebih disosialisasikan. Supaya ketika migrasi siaran TV sudah diberlakukan masyarakat tidak lagi bingung.
Pemerintah pun diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dengan memberikan bantuan alat atau keringanan untuk pengadaan alat STB. Terlebih di situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Di Bangli sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Desember 2021 tercatat 31.799 KK atau 98.893 jiwa. (Puspawati/Dayu Swasrina/balipost)
