DENPASAR, BALIPOST.com – Sejumlah tuntutan diserukan mahasiswa yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Bali, Senin (11/4). Jika tuntutan tak ditanggapi pemerintah dan DPRD Bali, mereka akan menggelar aksi demontrasi yang lebih besar dan luas.
Menurut humas aksi Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi, Gusti Ngurah Putra Ari, mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi mengajukan 6 tuntutan pada pemerintah. Pertama, segera turunkan harga BBM Pertamax yang saat ini Rp 12.500; Kedua, segera selesaikan kelangkaan Solar untuk nelayan; Tiga, kendalikan harga kebutuhan pokok; Keempat, menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden; Kelima, menolak kenaikan PPN dan tarif tol; Keenam, mendesak diwujudkannya Pasal 33, UUD 1945.
Ia menegaskan jika tuntutan tidak dipenuhi akan menggelar aksi lanjutan. “Karena ini sangat menyangkut dengan masyarakat,” tegasnya.
Sebab, ia menyebut bahwa aksi yang melibatkan dua puluh orang ini baru awal dari sejumlah aksi yang akan dilakukan bila tuntutan tak dipenuhi. Dalam aksinya, para mahasiswa yang tidak ada menggunakan baju almamater ini dikawal sejumlah pecalang dan aparat keamanan.
Mereka sempat memasang spanduk di gerbang Kantor DPRD Bali saat melakukan orasi. Spanduk kemudian dilepas setelah mereka selesai berorasi.
Sebelum berorasi di depan gerbang Kantor DPRD Bali, para mahasiswa yang datang naik truk engkel ini sempat menyuarakan tuntutannya dari atas truk. Mereka juga mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk bertuliskan “Turunkan Harga BBM, PPN, & Kebutuhan Pokok. Terapkan Pasal 33 UUD 1945.”
Dalam orasinya, mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi mengaku merasakan keresahan terhadap beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah. Contohnya kenaikan BBM. “Kenaikan BBM ini membuat kami resah, karena dampak kenaikan BBM ini merembet kemana-mana,” ujar salah seorang orator.
Pemprov dan DPRD Bali diminta bersurat ke pemerintah pusat terkait adanya aspirasi mahasiswa yang menginginkan adanya penurunan harga BBM, PPN, dan kebutuhan pokok. Mahasiswa meminta agar kebijakan-kebijakan yang menyulitkan masyarakat ini bisa dikritisi dan kaji bersama-sama. (Kerta Negara/balipost)
