DENPASAR, BALIPOST.com – Masalah sampah di Kota Denpasar sudah memasuki fase darurat. Bagaimana tidak, luberan sampah di depo atau tempat pembuangan sampah sementara nyaris tidak tertangani. Alasan dari pihak pemerintah terjadi kekurangan armada pengangkut dan peralatan penanganan sampah.
Soal penanganan sampah, pengamat sosial I Nyoman Mardika di Denpasar saat diwawancarai dalam Bali Post Talk, Selasa (19/4) menilai Wali Kota sebagai pimpinan daerah “gabeng” karena tidak jelas solusi terutama dalam jangka pendek. Mardika yang juga Kepala Dusun Batu Bintang Desa Dauh Puri Kelod ini menyayangkan ketidakjelasan rencana strategi (renstra) penanganan sampah di Kota Denpasar.
“Sepertinya pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki rencana stretagis yang jelas bagaimana soal penanganan sampah. Buktinya, sudah beberapa bulan terakhir sampah-sampah hampir di setiap depo dibiarkan menumpuk bahkan meluber,” katanya.
Wali Kota Denpasar, lanjut Mardika, juga seperti enggan terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana masalah sampah terjadi dan bagaimana solusi yang harus dipersiapkan. “Pak Wali Kota, saya harapkan bisa turun ke lapangan melihat kondisi penanganan sampah sehingga dapat dicarikan solusi terbaik. Menurut saya, wali kota gabeng dalam soal penanganan sampah,” ujar Mardika.
Salah satu indikasi kegabengan wali kota selain tidak memiliki rencana strategis penanganan sampah adalah tidak segera dilakukannya peremajaan armada pengangkut sampah. “Selalu saja alasan klasik yang disampaikan pemkot ketika sampah di depo berhari-hari tidak diangkut yakni terjadinya kerusakan armada truk dan juga loader alat pemindah sampah ke truk,” keluhnya. Padahal armada-armada truk sampah sudah berusia lebih dari sepuluh tahun.
Penyelesaian masalah sampah dengan pembangunan TPS3R dan TPST yang akan dikebut tahun ini, menurut Mardika sebagai solusi jangka menengah. Meski solusi ini dianggap masih perlu dievaluasi lagi. “TPS3R yang sudah terbangun dan beroperasi saja menurut informasi yang saya dengar belum berjalan optimal. Sampah juga malah menumpuk di TPS3R yang sudah dioperasionalkan. Ini harus dievaluasi,” tegasnya. Jadi, kalaupun nanti TPS3R dan TPST telah terbangun sesuai rencana, belum tentu masalah sampah di Denpasar akan keluar dari fase kedaruratan.
Yang diperlukan segera, tegas Mardika adalah penanganan dalam jangka pendek, yakni penanganan pengangkutan sampah dari TPS dan depo ke TPA. “Ketersediaan armada dan peralatan harus disiapkan segera. Anggaran yang ada saat ini bisa dioptimalkan,” harapnya.
Mardika tidak menampik bahwa masalah sampah juga akibat masyarakat yang tidak melakukan penanganan sampah berbasis sumber sesuai dengan pergub dan perwali. Misalnya, dalam pemilihan sampah organik dan anorgani, masyarakat belum banyak yang mau melakukannya. “Langkah bersama-sama diperlukan. Pemerintah Kota Denpasar, terutama Pak Wali Kota harus segera bertindak,” pungkas Mardika. (Winata/balipost)
