DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah pusat harus membantu Bali sekarang, jangan sampai terlambat. Jika tidak, pada 2023 akan banyak pengusaha pariwisata, pelaku UMKM, dan pemilik rumah dengan KPR mengalami kebangkrutan dan atau kredit macet. Demikian mengemuka saat pertemuan virtual kalangan pelaku pariwisata, UMKM dan pemilik kredit KPR dengan perbankan yang difasilitasi anggota DPR RI, Nyoman Parta, Jumat (22/4).
Sesuai POJK Nomor 17/POJK.03/2021 yang mengatur tentang perpanjangan stimulus perekonomian bagi debitur perbankan yang terdampak Covid-19, masa berlaku stimulus akan berakhir sampai 31 Maret 2023. Jika relaksasi dan restrukturisasi akan berakhir, pembayaran kredit pokok dan bunga akan terakumulasi dengan pembayaran yang normal.
Tentu hal ini akan sangat menyulitkan. Di satu sisi beban lebih besar, sedangkan kemampuan membayar makin tidak ada. Untuk penambahan modal tidak dimungkinkan karena terbentur dengan berbagai peraturan.
Dikatakan Parta, pemerintah melalui Bank Himbara wajib membantu Bali, dengan berbagai pogram penyelamatan ekonomi. Baik itu berupa langkah afirmatif perpanjang masa relaksasi dan restrukturisasi, memberikan bunga seringan-ringannya, dan bahkan langkah pemutihan, terutama untuk UMKM.
Dalam pertemuan virtual itu, terungkap bahwa kunjungan wisata pada 2022 di Januari mencapai 143.744, Februari 2022 sebanyak 18.455. Jika dibandingkan sebelum pandemi, sangat jauh sekali turunnya.
Di Januari 2019 jumlah kunjungan mencapai 1.201.735 orang dan pada Februari sebanyak 1.243.996 orang. “Jadi kedatangan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara masih sangat jauh dari jumlah idealnya. Ini menyebabkan ekonomi Bali masih berkontraksi sampai hari ini,” paparnya. (kmb/balipost)
