DENPASAR, BALIPOST.com – Kondisi ekonomi Bali masih jauh dari kata mendekati normal. Akibatnya beban pengusaha di Bali yang memiliki kredit di perbankan akan makin berat jika masa relaksasi tidak diperpanjang. Bali tidak bisa ditolong dengan kebijakan standar. Perwakilan Bali di pusat yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus berani bersuara meminta kebijakan khusus. Demikian pendapat sejumlah pakar terkait upaya mencegah kolapsnya ekonomi Bali.
Guru Besar FEB Unud, Prof. Dr. Made Kembar Sri Budhi, M.P, mengatakan pengusaha Bali perlu diselamatkan dengan kebijakan khusus seperti pinjaman tanpa beban bunga dan masa pengembalian yang fleksibel. “Menghadapi masa sulit seperti ini tidak cukup hanya kebijakan yang standar-standar seperti sebelumnya. Harus ada komitmen yang kuat untuk bagaimana bangkit bersama-sama terutama bagaimana Bali dapat bangkit seperti sediakala. Tidak cukup pinjaman dengan bunga rendah, tidak cukup pinjaman dengan masa tenggang pembayaran cicilan, tetapi bagaimana pinjaman yang diberikan tersebut bebas dari beban bunga dengan masa pengembalian yang selalu dievaluasi sesuai dengan kondisi yang berkembang di lapangan,” ujar Prof. Sri Budhi, Minggu (24/4).
Peran perwakilan Bali di DPD dan DPR RI berjuang demi kebangkitan ekonomi Bali sangatlah dibutuhkan. Menurut Sri Budhi selain dalam soal meminta keringan dalam hal kredit perbankan, juga melalui perjuangan alokasi anggaran yang proporsional terhadap daerah atau wilayah yang terdampak serius.
Dalam pengalokasian anggaran ini, DPR dapat berperan aktif karena berada diranah tugas mereka. Soliditas tim di DPD dan DPR kepekaan menangkap aspirasi dari derita masyarakat, akan membuahkan kolaborasi tenggang rasa dan tepo seliro di antara mereka untuk memberikan dukungannya kepada upaya-upaya perbaikan keterpurukan ekonomi daerah. Ada semacam kesepakatan-kesepakan kondusif mana yang pantas didahulukan dan seterusnya.
Prof. Sri Budhi, mengatakan bahwa saat ini ada beberapa indikasi yang menjadi angin segar dalam rangka pemulihan ekonomi Bali. Diantaranya, mulai dibukanya penerbangan internasional dari berbagai negara yang tendensinya menunjukkan semakin banyak negara melakukan penerbangan langsung ke Bali. Di samping itu telah digesernya even-even penting internasional ke daerah Bali akan memberi stimulus kearah tahapan perbaikan ekonomi tersebut. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kegiatan pariwisata itu harus dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.
“Pada tahap pemulihan ini dalam jangka pendek hindarkan segala bentuk pungutan-pungutan yang membebani wisatawan, penduduk lokal maupun penduduk pendatang yang mencari penghidupan dari pariwisata agar bertanggung jawab bersama untuk menjaga kenyamanan wisatawan. Pemerintah juga ketat mengawasi melalui instansi terkait terhadap hal-hal yang dapat membuat citra buruk agar persepsi mereka yang sudah terbentuk selama ini, yakni Bali yang aman, nyaman, ramah dengan toleransi tinggi tetap dapat di jaga. Semoga ekonomi Bali cepat pulih seperti semula,” tandasnya.
Dalam hal ini perbankan harusnya menjadi pionir dan motor penggerak bagi kebangkitan ekonomi. Sebab, pada masa sebelum pandemi Covid-19 perbankan sudah banyak menikmati keuntungan yang diperoleh dari masyarakat. Sehingga pada saat ini seharusnya ada kompensasi dari perbankan terhadap pelaku ekonomi masyarakat dengan berbagai kemudahan di luar dari persyaratan-persyaratan normatif.
Di sisi lain, pada saat seperti ini peran DPD dan DPR RI Dapil Bali harusnya bersuara yakni meminta agar pemerintah pusat merancang skim pinjaman baru dan merestrukturisasi pinjaman lama. Yang intinya memberikan keringanan kepada masyarakat.
Bila memang dipandang perlu melakukan pemutihan beban pinjaman dari para pelaku ekonomi sehingga dapat menjadi motivasi insentif yang kuat bagi pelaku ekonomi untuk menata puing-puing usahanya yang sempat porak poranda. “Ini mungkin tidak mudah, tapi jika ada kehendak yang kuat untuk mewujudkannya tidak ada yang tidak mungkin,” tandasnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Dr. I Gede Wirata, S.Sos., S.H., MAP., mengatakan, masih diperlukan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan Bali, tidak berbicara berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja. “Di sini peran anggota DPD dan DPR RI harus mampu menunjukkan kemampuan dan strategi secara personal maupun secara tim legislatif Bali melobi pihak pusat. Dan harus mampu membaca arah kebijakan yang akan diperjuangkan yang tidak hanya berupa standar. Apalagi adalah barometernya Indonesia, mestinya para legislatif Bali harus memiliki keberanian untuk memperjuangkan lebih dibandingkan yang lain,” tegasnya. (Winatha/balipost)
