MANGUPURA, BALIPOST.com – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Prof. Dr. H.C. K.H. Ma’ruf Amin membuka pertemuan rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Senin (9/5) di Kuta, Badung. Dalam kesempatan itu, ada sejumlah hal yang disampaikan Wapres agar dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan berkelanjutan.
Pertama, visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas. Berani mengambil risiko dan mengambil inovasi.
Kedua, mendorong peningkatan kualitas SDM. Bahkan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah, melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat terutama generasi muda.
Ketiga, mensukseskan program nasional bangga buatan indonesia. Dengan produk dalam negeri, akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam mengentaskan gangguan ekonomi global saat ini. “Seluruh aparat Pemerintah daerah agar memberikan contoh dalam menggunakan produk dalam negeri sehingga produk buatan kita menjadi Raja di rumah sendiri. kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang kapan lagi?” ucapnya.
Keempat, mewujudkan komitmen percepatan pemulihan ekonomi nasional. Antara lain memberikan modal pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja.
Kelima, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. “Untuk itu, saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi. Seluruh daerah di indonesia diharapkan terus mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi termasuk praktek jual beli jabatan. Saya juga mendorong gubernur agar mengefektifkan mal pelayanan publik. Karena ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayan publik di Indonesia,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, Ph.D., dalam sambutannya mengatakan, Rakernas ini akan membahas beberapa materi untuk kepentingan internal dan eksternal APPSI. Hal itu, menurutnya, karena dalam rentang waktu 2 tahun ini, ada begitu banyak regulasi yang mengalami perubahan.
Pihaknya berharap nantinya rekomendasi yang dihasilkan bisa sinkron antara jalannya roda pemerintahan dan kenyataan di lapangan. Sehingga bisa mendorong kemajuan serta memberikan rasa keadilan, baik di pusat maupun di daerah.
Rakernas ini, turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. H. Suhajar Diantoro., M.Si., Gubernur Bali Wayan Koster, dan gubernur seluruh Indonesia, Ketua Dewan Pakar APPSI, Prof. Ryaas Rasyid, MA, Ph.D, beserta anggota. (Yudi Karnaedi/balipost)
