JAKARTA, BALIPOST.com – Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau biasa disapa Bambang Pacul menegaskan tak ada pembahasan capres dan cawapres pada Rapat Kerja Nasional II PDIP Tahun 2022 yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta. Ia menyebut Rakernas hanya membahas Pileg dan Pilpres.
“Rakernas kali ini hanya mendapatkan perintah dari Ketua Umum Megawati untuk membahas pileg dan pilpres tetapi tidak capres dan cawapres,” kata Bambang Pacul di sela-sela Rakernas PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6) dikutip dari Kantor Berita Antara.
Ia juga memastikan seluruh kader partai tidak punya wewenang dalam menentukan kandidat pada Pilpres 2024. Dijelaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif menentukan capres-cawapres.
Sebagai partai yang taat hukum, katanya, seluruh kader PDIP tidak akan melangkahi kewenangan Ketum Megawati yang merupakan amanah Kongres V.
“Kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum, kan, gitu, Bos. Jadi sudah clear. Capres dan cawapres tidak ada dalam pembahasan Komisi Pemenangan Pemilu dalam rakernas ini,” kata legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI itu menerangkan seluruh ketua DPP partai juga ditunjuk Megawati untuk melaksanakan tugas kepartaian, termasuk dirinya sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu.
Dia menambahkan pembahasan pilpres hanya sebatas strategi pemenangan dan konsolidasi kekuatan di akar rumput. Mengenai materi strateginya, dia merahasiakan.
“Strategi pemenangan pemilu dengan basis pemenangan gotong royong. Bagaimana pelaksanaannya? Itu sudah dibahas dan clear. Mungkin itu jadi rekomendasi putusan, keluarkan SK, maka akan bergerak dengan cara itu,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP di DPR itu.
Perekrutan saksi
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan dalam Rakernas II PDIP 2021, partainya akan memantapkan mekanisme terkait pemenangan Pemilu 2024.
Dia menuturkan salah satu elemen yang sudah disiapkan untuk menghadapi Pemilu 2024 adalah perekrutan sejumlah saksi.
“Kalau regu pemilih saksi sudah mulai perekrutannya, kurang lebih perintah partai 3 bulan yang lalu. Karena kita harus mencukupi satu kebutuhan personel untuk menjadi ujung tombak kita di setiap TPS yang total jumlahnya kurang lebih 3,5 juta saksi dan guraklih (regu penggerak pemilih) dan itu semua anggota dan kader partai,” kata Arif.
Tahapan ini dimulai sejak awal untuk melatih para pelatihnya sampai akhir tahun, targetnya paling lambat sampai akhir tahun harus selesai pada 12 gelombang.
“Pelatihan itu ini sudah mau lima gelombang, tujuh gelombang lagi secara berturutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
Rakernas II PDIP juga membahas perbaikan perekrutan dan seleksi sebagaimana perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Satu tentang calon anggota DPR, DPRD, dan DPD RI. Yang kedua calon kepala daerah sehingga jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan satu mekanisme yang lebih baik ketimbang di masa lalu untuk perekrutan dan seleksi calon anggota DPR, DPRD, DPD, dan kepala daerah kita supaya nanti hasilnya melahirkan bibit-bibit, wakil-wakil rakyat yang mumpuni, yang dipercaya rakyat, yang bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyat,” jelas Arif. (kmb/balipost)
