Airlangga Hartarto. (BP/Antara)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Perdagangan ekonomi digital pada 2021 mengalami peningkatan signifikan. Tercatat, jumlahnya mencapai Rp401 triliun seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi belanja secara daring, serta didukung sistem pembayaran digital. Demikian dikemukakan Menteri Koordinator (Menko) Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin (11/7).

Ia mengatakan prospek cerah ini harus dioptimalkan sebagai pendapatan baru. “Potensi ekonomi dan keuangan digital memiliki prospek cerah untuk dioptimalkan menjadi sumber pertumbuhan yang baru,” kata Airlangga dalam acara Pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2022 yang juga merupakan Side Event G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali.

Baca juga:  Hingga Mei 2024, BRI Salurkan KUR Senilai Rp76,4 triliun ke 1,5 Juta Pelaku UMKM

Ia mengungkapkan potensi ekonomi digital pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp2.050 triliun dan di 2030 bisa naik menjadi Rp4.531 triliun. Sementara itu, nilai uang elektronik tercatat meningkat 32,25 pada 2021, begitu pula dengan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang tumbuh 245 persen, dan nilai transaksi perbankan digital meningkat 20,82 persen secara tahunan.

Selain itu, Indonesia saat ini juga sudah memiliki 2.391 startup atau perusahaan rintisan, dua decacorn, dan delapan unicorn. Menurut Airlangga, Indonesia menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40 persen dari digitalisasi di Asia Tenggara yang nilainya Rp300 triliun dan didukung oleh perbaikan iklim usaha yang kondusif.

Baca juga:  Tambahan Kasus COVID-19 Bali Dua Digit, Pasien Meninggal Dilaporkan 2 Kabupaten

“Digitalisasi ekonomi dan keuangan terus terakselerasi dengan perbaikan capaian inklusif keuangan, yang berdasarkan Survei Keuangan Ekonomi Inklusif yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” ucapnya.

Dalam survei tersebut, kata dia, tercatat kepemilikan akun sebesar 65,4 persen dengan produk dan layanan keuangan 83,6 persen. Oleh karena itu, dirinya optimistis inklusi keuangan Indonesia bisa mencapai target sebesar 90 persen pada 2024, dengan penguatan sinergi, akselerasi, dan implementasi di tingkat nasional dan daerah. (kmb/balipost)

Baca juga:  Kesulitan Air Bersih Belum Tertangani, Program 100-0-100 Terancam
BAGIKAN