MANGUPURA, BALIPOST.com – Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral memulai pertemuan ketiga G20 2022 jalur keuangan (3rd Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting/FMCBG) Presidensi Indonesia di Nusa Dua, Badung, Jumat (15/7). Rangkaian pertemuan ketiga FMCBG pada Presidensi G20 Indonesia ini dihadiri oleh delegasi asing secara fisik dengan jumlah terbesar selama periode Presidensi G20 Indonesia.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, secara akumulatif, sebanyak 407 delegasi asing hadir secara fisik di Bali dan 120 delegasi hadir secara virtual. Di samping itu, tercatat 19 Menteri Keuangan dan 11 Gubernur Bank Sentral hadir secara fisik.
Secara rinci, 19 menteri keuangan tersebut berasal dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, India, Indonesia, Italia, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Prancis, Rusia, Turkiye, Uni Eropa, Belanda, Senegal, Swiss, dan Ukraina.
Sementara 11 Gubernur Bank Sentral yang hadir fisik adalah berasal dari Afrika Selatan, Arab Saudi, Australia, Belanda , India, Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Prancis
Pertemuan tersebut bertujuan mendorong ekonomi global mencapai pemulihan bersama yang lebih kuat di tengah meningkatnya tantangan yang semakin mengemuka. “G20 perlu melangkah lebih jauh, dengan melakukan tindakan nyata yang didasari semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus, untuk mengatasi tantangan global,” ujar Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Pembukaan 3rd FMCBG.
Presidensi G20 Indonesia kembali mengundang Menteri Keuangan Ukraina untuk hadir secara virtual dalam kesempatan ini.
Sri Mulyani menyebutkan kehadiran mayoritas delegasi negara G20, negara undangan, dan organisasi internasional secara fisik di Bali menunjukkan keseriusan dan komitmen global untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia. Juga mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tengah meningkatnya tantangan global.
Adapun dalam pertemuan ini, para delegasi akan membahas tujuh agenda prioritas maupun legacy pada jalur keuangan, ekonomi global dan risikonya, isu kesehatan global, dan arsitektur keuangan internasional. Agenda prioritas selanjutnya yakni isu pada sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, serta perpajakan internasional. (kmb/balipost)
