DENPASAR, BALIPOST.com – Grand Inna Bali Beach yang tergabung dalam PT Hotel Indonesia Natour melayangkan surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap seluruh karyawannya. Atas keputusan ini, ratusan karyawan mengadu ke anggota DPR RI Dapil Bali, Nyoman Parta, Senin (25/7).
Direktur SDM Hotel Indonesia Natour Yayat Hidayat di Denpasar, Rabu (27/7), dikutip dari Kantor Berita Antara mengungkapkan alasan PHK ini. Ia mengatakan Grand Inna Bali Beach telah menyurati 381 karyawan hotelnya untuk diberhentikan. Yayat menyebut PHK dilakukan lantaran hotel mengalami defisit hingga milyaran rupiah perbulannya sejak pandemi COVID-19 2020 lalu.
Namun, ia mengatakan manajemen tidak menutup peluang untuk mempekerjakan mereka yang sudah di-PHK itu. “Kami tidak menutup peluang untuk teman-teman yang sudah bekerja disini untuk melamar kembali, dan bahkan kami membekali surat referensi pengalaman kerja selama disini dan dipersilakan untuk melamar saat proyek ini sudah selesai,” katanya.
Ia menuturkan PT Hotel Indonesia Natour sejak tahun 2020 pandemi itu mengalami penurunan pendapatan. “Namun, kami dari perusahaan tidak melakukan PHK karena kami masih berharap ada pendapatan khususnya untuk membayar karyawan,” ujar Yayat.
Seiring dengan berjalannya waktu, kondisi keuangan perusahaan kian memburuk. Pada Mei 2022, Yayat mengatakan dua area ditutup karena renovasi, yaitu di Tower dan Garden sehingga pendapatan semakin berkurang.
Saat itu, sekitar 300 karyawan dirumahkan dengan tetap diberikan upah dan asuransinya, sedangkan sekitar 80 lainnya tetap dipekerjakan di area resort, hingga pada Senin (25/7) seluruh karyawan dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi terkait niat hotel melakukan PHK. Direktur SDM tersebut mengatakan bahwa PHK merupakan jalan akhir, karena area resort juga akan segera direnovasi sehingga keseluruhan hotel dilakukan revitalisasi dan ditutup sampai proyek selesai.
Juga akan dilakukan pembangunan rumah sakit internasional yang berada dalam satu kawasan di lahan milik Grand Inna Bali Beach. Atas dasar tersebut hingga kini sekitar 137 karyawan memutuskan berjuang dan menolak PHK yang akan final diputuskan hotel pada 31 Juli 2022 nanti.
Yayat menyebut perbedaan keputusan karyawan ini terjadi lantaran informasi yang didapat karyawan dinilai kurang. Pihak manajemen Grand Inna Bali Beach ini juga menyampaikan bahwa segera akan dilakukan pertemuan kembali dengan karyawan. “Ya intinya informasi yang mereka dapatkan belum lengkap, jadi perlu kami sampaikan lagi latar belakang kemudian alasannya kebijakan ini,” katanya.
Ia menyebut hingga saat ini sekitar 230 karyawan telah menandatangani surat Pemutusan Hubungan Kerja. Mereka yang mengajukan dengan cepat bahkan mendapat keuntungan seperti tambahan pesangon berupa gaji berkelipatan.
Namun selain itu pihak hotel belum dapat menjanjikan keuntungan yang lain, termasuk kepastian diterima saat pembangunan yang diperkirakan rampung di bulan Agustus 2023 nanti.
“Kami tidak menjanjikan benefit tersendiri tapi kesempatannya (kembali bekerja) ada dan bisa. Nantinya tidak harus bekerja di hotel karena akan ada kawasan. Di sini ada pengelola kawasannya, pengelola restoran, garden, sehingga itulah peluang-peluang yang bisa masuk pegawai,” papar Yayat.
Sementara itu, salah satu karyawan Grand Inna Bali Beach Made Karta (44) mengaku menolak PHK yang dinilai sepihak tersebut. Menurutnya pihak hotel seharusnya melakukan diskusi dengan karyawan, karena keputusan ini mendadak dan karyawan masih berpegang teguh dengan perjanjian saat dirumahkan.
“Yang kita inginkan manajemen komitmen dengan janji awal di bulan April. Kami ingin bekerja setelah renovasi ini selesai, teknisnya bagaimana manajemen yang memberikan,” katanya.
Ia menuturkan bahwa saat mereka dirumahkan, pihak hotel menjanjikan akan memberikan pelatihan agar kemampuan para pekerja tetap dapat diasah, sehingga pembatalan PKH masih menjadi tujuan utama.
Terkait peluang untuk kembali diterima di Grand Inna Bali Beach, ia menyebut belum ada jaminan. “Jaminannya apa kalau kami akan diterima, nanti dapat piagam pengalaman kerja, tapi namanya perusahaan nyari yang fresh graduate,” ujarnya.
Made Karta dan kolega menyampaikan bahwa hingga saat ini harapannya agar didengarkan pihak perusahaan dan diajak berdialog untuk menentukan solusi atau setidaknya jaminan kerja. (kmb/balipost)
