NEGARA, BALIPOST.com – Sejumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Amertha Jati Jembrana tercengang dengan tagihan pembayaran bulanan yang tidak wajar di bulan Agustus ini. Salah seorang warga di Banjar Anyar, Batuagung bahkan dalam sebulan, tagihan airnya mencapai Rp10 juta lebih.
Kondisi ini sangat mengejutkan sebab di bulan-bulan sebelumnya hanya berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 90 ribu per bulan. Itu pun secara rutin digunakan setiap harinya dengan volume yang sama.
“Kaget saya begitu mengecek tagihan secara online, bulan Agustus ini Rp 10 juta lebih. Sangat tak masuk akal, biasanya hanya Rp 50 ribu per bulan,” keluh Ida Bagus Sugiarto, salah seorang warga, ditemui Rabu (10/8).
Pelanggan golongan RT (Rumah Tangga) I ini kemudian memastikan tagihan itu ke kantor PDAM. Dan memang dari data tertera Rp10.900.000 atau hampir Rp 11 juta. Ketika dicek tagihan empat bulan sebelumnya dari bulan April sampai Juli, tagihan rerata dibawah Rp 100 ribu. “Saya sempat menanyakan dan dikeluarkan data sebanyak itu juga, dari pihak PDAM meminta menunggu untuk pengecekan dua minggu ini,” katanya.
Dilihat dari data foto meteran air di rekening itu, jauh berbeda kondisinya dengan aslinya. Di foto, dari bentuk meteran terlihat baru, padahal yang ada di rumah meteran masih lama.
Kalaupun dengan alasan bocor, air yang bocor bisa membuat banjir halaman rumah. Dan tagihan-tagihan bulan-bulan sebelumnya telah bayar dengan rata-rata Rp50 ribu hingga Rp90 ribu.
Melonjaknya tagihan air ini juga dialami sejumlah pelanggan lain. Beberapa warga juga mengalami hal serupa namun paling banyak kenaikan mencapai 100 persen.
Padahal tidak pernah menggunakan lebih atau masih rerata bulan-bulan sebelumnya. Tagihan pelanggan yang naik 2.000 persen dalam sebulan itu membuat kaget. Sehingga warga pun menjadi tanda tanya dengan penghitungan yang dilakukan.
Pengawas Perumda Air Minum Jembrana, I Gusti Ngurah Sumber Wijaya dikonfirmasi mengakui ada beberapa keluhan dari pelanggan yang intinya tagihan naik tajam. Pihaknya akan mengecek ke vendor yang menangani aplikasi terkait tagihan air ini, karena menurutnya sistem pengecekan dilakukan dengan GPS. “Kita akan tanyakan ini ke vendor pihak ketiga yang menangani, sebenarnya sudah ditetapkan sejak Januari lalu sistem ini, ” kata Sumber Wijaya yang juga selaku Pjs Direktur Perumda.
Menurut Sumber, pihaknya masih menelusuri banyaknya keluhan tersebut. (Surya Dharma/balipost)
