DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster memimpin Rapat dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar yang hadir di Jayasabha, Denpasar, Kamis (11/8). Turut serta dalam rapat tersebut secara daring Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, serta Sekretaris Eksekutif Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Raden Pardede.
Selain itu, turut hadir mendampingi Gubernur Koster, Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto, Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, Perwakilan Kadin Bali serta PHRI Bali.
Gubernur Koster dalam pertemuan tersebut sangat mengapresiasi OJK Pusat datang secara full team. Ditambah adanya atensi dari Wamen Kementerian Parekraf dan Kementerian Keuangan.
Pertemuan tersebut dalam rangka membahas pemulihan pariwisata Bali, yang memang pemulihan ekonomi Bali tergolong lambat jika dibanding kondisi nasional. “Kita perlu terobosan-terobosan kebijakan serta perubahan kebijakan yang ditangani oleh otoritas keuangan dan lembaga lainnya. Keseluruhan lembaga ini bisa mendorong percepatan pemulihan perekonomian Provinsi Bali,” ujar Gubernur Koster.
Menurutnya, kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Bali sudah semakin baik. Meskipun ada terlihat sedikit kenaikan kasus, namun bisa tertangani dan relatif lebih cepat sembuh. Sebab, gejalanya mirip dengan flu biasa.
Sehingga, tidak ada yang meninggal. Hal tersebut dikarenakan adanya tingkat vaksinasi cukup tinggi. Yakni untuk dosis pertama mencapai 105 persen, dosis kedua 97 persen dan vaksin booster 78 persen. “Sehingga Bali sudah nyaman dan aman untuk dikunjungi. Kondusif sekali,” kata Gubernur Koster.
Sedangkan untuk wisatawan yang datang ke Bali, menurut Gubernur Koster terus meningkat dari waktu ke waktu dengan 23 maskapai yang sudah membuka penerbangan langsung ke Bali. Saat ini jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali sudah di atas 9 ribu orang per hari dan wisdom di atas 10 ribu.
Namun demikian, Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini juga menerangkan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah inflasi di Bali cukup tinggi akibat dampak pandemi COVID-19, yakni di angka 6,7 persen. “Sesuai upaya koordinasi dengan bapak Kepala BI, saya sedang berusaha untuk memperbaiki perekonomian Bali ini, juga bersamaan dengan pemulihan pariwisata yang merupakan penyumbang terbesar dari perekonomian Bali,” ungkap Gubernur Koster.
Sementara itu, di sisi lain dikatakan bahwa perekonomian Bali pada triwulan kedua tahun 2022 ini sudah membaik. Dari laporan BPS, angkanya mencapai 3,4 persen naik dari triwulan pertama yakni di angka 1,64 persen. Sedangkan pada tahun 2021 pada triwulan yang sama angkanya minus 2,47 persen dan di tahun 2020 alias saat puncak pandemi angkanya minus 9,31 persen.
Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini, menjelaskan meskipun perekonomian sudah mulai membaik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, namun Bali termasuk provinsi yang pemulihannya memerlukan waktu yang lebih lama dari daerah lain. “Di sini banyak usaha, ada yang mampu menangani cepat tapi ada yang belum. Dua tahun lebih tidak beroperasi ada yang AC-nya macet, kamarnya berdebu, lemari rusak, kasurnya sudah tidak bisa dipakai, jamuran dan lainnya. Jadi untuk pemulihan masih diperlukan satu usaha dan upaya lagi,” terangnya.
Pariwisata yang mengalami tekanan berat karena pandemi, menurut Mantan Anggota DPR RI ini, hingga kini belum pulih betul. Sebab, kondisi Bali berbeda dengan Indonesia secara umum karena satu-satunya wilayah yang jadi destinasi wisata dunia.
Namun, Gubernur Koster berterima kasih atas perhatian dan kebijakan yang diberikan pemerintah pusat untuk sektor pariwisata Bali. Sebab, pemerintah pusat telah memberikan bantuan melalui program PEN, BI dengan insentif kelonggaran kredit, begitu juga dengan OJK memberikan kelonggaran perpanjangan masa restrukturisasi hingga maret 2023.
Namun demikian, mengingat kondisi yang belum pulih sepenuhnya, Gubernur meminta agar upaya-upaya pemulihan tersebut bisa diperpanjang kembali agar situasi di Bali, khususnya di sektor pariwisata bisa pulih kembali. “Kami memohon agar diperpanjang hingga 2025 karena Bali belum pulih,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Koster mengucapkan terima kasih pada instansi pemerintah dan swasta yang memberikan dukungan untuk percepatan pemulihan pariwisata dengan event- event nasional dan internasional. “Sudah ramai terus (event-event nasional dan internasional, red), apalagi berkaitan dengan G20. Namun memperhatikan kondisi internasional saat ini termasuk kondisi nasional, pemulihan ekonomi di Bali masih berjalan dengan sangat lambat karena itu memerlukan dukungan dari berbagai pihak,” ujar Gubernur Bali jebolan ITB Bandung ini.
Dengan kondisi saat ini, besar kemungkinan sektor pariwisata belum dapat bagkit untuk melaksanakan kewajibannya hingga maret 2023. Jadi pertemuan ini sangat mendesak menuju PEN 2023 yang berakhir bulan maret. “Jadi sudah dekat. Kami ingin menyampaikan bahwa ini masih perlu perpanjangan. Supaya ada nafas bagi pelaku usaha pariwisata kami di Bali untk konsolidasi keuangan untuk pengelolaan usahanya agar lebih cepat pulih,” harapnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa beberapa kali pertemuan antar kementerian, lembaga dan instansi terkait dirinya sudah menyampaikan Bali memerlukan kebijakan spasial, perpanjangan masa restrukturisasi setidaknya hingga Maret 2025. “Kami percaya bahwa semuanya mampu memberikan kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku usaha pariwisata di Bali. Pada situasi yang normal, kontribusi Bali pada devisa pariwisata secara nasional 44 persen. Naik terus tiap tahun. Kalau tidak dapat dipulihkan, retribusi devisa ini akan menurun dan devisa nasional akan menurun di sektor pariwisata. Jadi memang perlu skenario khusus untuk Bali karena cukup besar untuk kepentingan nasional,” tandasnya.
Gubernur Koster mengatakan pelaku pariwisata Bali adalah individu-individu yang baik dan bahkan dirinya bersedia mempertanggungjawabkan. “Mohon dibantu (pelaku pariwisata Bali, red) agar bisa senyum, sekarang senyumnya baru 25 persen kira-kira. Belum bisa keluar ketawanya, masih berat,” ujar Gubernur Koster.
Sementara itu, Kepala OJK Pusat Mahendra Siregar mengatakan dirinya datang melihat dan memahami permasalahan kenapa pemulihan ekonomi di Bali ini lambat. Kenapa saat secara nasional perekonomian sudah kembali ke kondisi pra pandemi di sektor-sektor lain, Bali masih jauh dari kondisi pra pandeminya. “Ini merupakan keprihatinan yang serius yang harus kita pahami dalam dan cari solusi langkahnya agar tak berkepanjangan dan makin sulit pemulihannya. Koordinasinya tadi baik sekali dan kami janji komitmen dari tim dari berbagai institusi untuk lanjut kerjasama untuk akselerasi ekonomi Bali,” tandas Mahendra.
Mahendra meyakinkan bahwa dalam waktu yang tidak lama tim akan bekerja dan akan memberikan solusi konkrit sambil terus memperkuat perekonomian Bali yang belum pulih meskipun penanganan pandeminya termasuk yang terbaik secara nasional. “Kita juga ingin lihat ke depan bagaimana perekonomian Bali agar bisa berkelanjutan, tidak hanya bergantung pariwisata. Kita belajar bahwa perekonomian Bali sangat rentan pada hal seperti pandemi,” jelasnya.
Mahendra menekankan dalam rapat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) belum lama ini sudah diarahkan ke depan terkait isu ini. Dimana permintaan permohonan perpanjangan restrukturisasi kredit terkait masih memerlukan waktu tambahan atas kondisi di Bali. “Kami sampaikan juga bahwa untuk keseluruhan ekonomi Indonesia dan keseluruhan sektor kondisinya berbeda-beda. Ada yang sudah cukup pulih, ada yang sudah sangat pulih. Misalnya manufaktur dan pendukungnya. Pertumbuhan di tahun ini bisa double digit, belasan bahkan ada yang diatas 20 persen. Juga di sektor riil lain. Untuk transportasi dan pergudangan pertumbuhan di atas 20 persen. Bukan hanya pulih tapi mendekati kondisi pra pendemi dan bahkan sekarang lebih kuat,” ungkapnya.
Mahendra pun menegaskan di berbagai sektor sudah bisa melakukan pendekatan dengan pola normal tergantung kondisi perbankan yang terkait. “Kondisi bank secara umum juga sudah lebih baik. Bank butuh support juga untuk restrukturisasi fiskal, suku bunga, dan lainnya. Namun memang dikonfirmasi untuk sektor akomodasi dan makanan/minuman secara nasional masih rendah. Apalagi untuk Bali yang dimana sektor tersebut bisa menyumbang PDRB 17-18 persen,” pungkas Mahendra. (kmb/balipost)
