DENPASAR, BALIPOST.com – Persoalan yang dihadapi Perumda Air Minum Tirta Sewaka Darma atau yang lebih dikenal PDAM Denpasar semakin beragam. Selain aliran air ke pelanggan yang sering terganggu, persoalan klasik yakni tingkat kebocoran atau non revenue water (NRW) yang tinggi belum juga mampu ditangani dengan baik oleh jajaran Perumda ini.
Dirut Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar, I.B. Gede Arsana yang ditemui di sela-sela konsultasi publik, Jumat (12/8) mengakui NRW yang terjadi hingga kini mencapai 40 persen. “Kita di PDAM belum bisa mengatasi karena kendala modal dan biaya,” ujarnya.
Dikatakan, pada 2017 ada penyusunan studi kelayakan, untuk menurunkan NRW. Dari hasil studi kelayakan, ditemukan biaya sekitar Rp 600 miliar. “Ini tentunya PDAM tidak mungkin bisa memenuhi. Karena itu, kami sudah berusaha menurunkan NRW dari 2017 sampai sekarang belum dapat diatasi,” ujarnya.
Kini, pihaknya merancang dengan skema KBPU untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapi ini. Hanya, rencana tersebut perlu juga disusun kajian secara konfrehensif. Termasuk, dengan pola ini berapa tahun bisa dilakukan perbaikannya.
Karena tidak mungkin dengan biaya yang tinggi, jangka waktu pendek. “Mungkin bisa saja hingga 10- 20 tahun,” ujarnya.
Pihaknya menargetkan dengan penanganan ini, tingkat kehilangan air atau kebocoran bisa ditekan hingga 10 persen. Dengan tingkat kebocoran yang kecil, tentu akan dapat meningkatkan cakupan pelanggan lebih luas.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas, Sri Bagus Guritno menyambut baik rencana Perumda ini melakukan perbaikan kebocoran yang tinggi. Terlebih, pipa yang digunakan PDAM Denpasar ini umurnya sudah lebih 30 tahun. “Dengan pola KBPU ini akan menggandeng badan usaha yang akan menginvestasikan untuk mengganti pipa yang tua tersebut dengan pipa baru,” ujarnya.
Dikatakan, dengan pipa yang baru, kehilangan air bisa ditekan. Kehilangan air yang selama ini terjadi, bisa disalurkan ke pelanggan yang lain. Misalnya yang hilang 20 persen, dengan pipa yang baru, bisa disalurkan ke sana.
Dikatakan, sekarang ini sedang dirancang studi pendahuluan dan hampir selesai, kemudian nanti akan dibuatkan pra FS dan FS. Nanti Bappenas akan memfasilitasi pembuatan pra FS itu. Tetapi FS itu tetap yang bertanggung jawab PDAM atau pemda. Bappenas memberikan pendampingan atau konsultan di situ. (Asmara Putera/balipost)
