BANGLI, BALIPOST.com – DPRD Bangli Selasa (23/8) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap penyampaian ranperda APBD Perubahan 2022. Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar DPRD Bangli menyinggung soal pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang tidak terakomodasi selama dua tahun terakhir.
Melalui anggota Fraksi Golkar I Nyoman Kartika, juga disoroti terkait meningkatnya pembangunan infrastruktur berskala besar di APBD 2022. Golkar menyebut hal itu mengakibatkan pembangunan di sektor lain terutama pada pembangunan pemerintahan terbawah menjadi terabaikan.
Menurut pihaknya yang seharusnya menjadi prioritas adalah menunjang perekonomian di Desa dan Kecamatan. “Maka kami memandang perlu adanya anggaran pada APBDP ini dengan tujuan agar mampu membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan sektor ekomomi kerakyatan,” terangnya.
Golkar meminta pemerintah Kabupaten Bangli memenuhi pokok-pokok pikiran dewan yang merupakan aspirasi masyarakat. Sebab dalam UU diwajibkan untuk melaksanakan reses sebagai wujud penyerapan aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi dalam Musrenbang untuk dijadikan acuan penyusunan RKPD.
Namun selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022 aspirasi yang diterima dewan di masyarakat belum bisa terwujud. “Untuk itu kami mohon di tahun 2023, pemerintah daerah mampu memenuhi pokok-pokok pikiran anggota dewan agar jangan DPRD sebagai mediator masyarakat terhadap pemerintah dianggap mandul dan tumpul,” kata Kartika.
Hal lain yang juga disoroti yakni terkait dengan penyerahan punia oleh Pemkab ke masyatakat. Golkar mengungkap secara praktiknya sering ada anggota legislatif dan bahkan orang yang tidak berada di lingkungan pemerintah menyerahkan secara simbolis ke masyarakat. “Kami Fraksi Partai Golongan Karya mohon penjelasan serta dasar hukumnya,” kata Kartika.
Selain Golkar, tiga fraksi lainnya juga menyampaikan pemandangan umumnya terhadap penyampaian ranperda APBD Perubahan 2022. Fraksi Demokrat mengapreasi Pemkab Bangli yang telah mampu meningkatkan PAD secara optimal di tengah pasca Pandemi.
Namun hanya satu OPD penghasil yaitu BLUD mengalami penurunan PAD yang cukup tajam sebesar Rp22 miliar. Demokrat juga mempertanyakan penyebab dan kendala sehingga terjadi penurunan tersebut.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan tingginya biaya Belanja Pegawai yang dirancang dalam Rancangan Peubahan APBD 2022, dapat meningkatkan kinerja ASN secara optimal. Dari Fraksi Restorasi Hati Nurani mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih arif dan bijaksana dalam Pembahasan RAPBD.
Menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi di dewan, Wakil Bupati I Wayan Diar menyampaikan bahwa terkait pokir DPRD Bangli, dalam RAPBD 2022 belum bisa terakomodasi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Ke depan, Diar mengatakan pihaknya akan berupaya bisa mengakomodir pokir dewan namun tetap disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah di tahun 2023.
Mengenai sorotan banyaknya pembangunan infrastuktur berskala besar di tahun ini, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mengabaikan pembangunan di sektor lain, khususnya pemerintah terbawah. Pemkab tetap mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung pembangunan di pemerintah desa. “Terkait dengan penyerahan Banten upasaksi merupakan salah satu prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah serta dalam pelaksanaanya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Diar. (Dayu Swasrina/balipost)
