JAKARTA, BALIPOST.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan kenaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tidak dilakukan minggu ini. Sebab, pemerintah masih memerlukan banyak pertimbangan dan perhitungan mengenai dampak terhadap ekonomi dan sosial.
“(Keputusan menaikkan BBM) belum minggu ini…, biar tenang dulu semuanya,” kata Arifin dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (26/8).
Ia mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya menjaga subsidi energi tidak bergeser dari level Rp502 triliun agar tidak memberikan tekanan terhadap APBN. “Pemerintah pertahankan subsidi energi Rp500 triliun. Kalau itu bisa dihemat, kenapa mesti diboroskan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema untuk mempertahankan besaran subsidi energi agar tidak bertambah. Mulai dari pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi, penyaluran subsidi langsung kepada masyarakat kurang mampu, hingga rencana menaikkan harga Pertalite dan Solar.
Arifin mengungkapkan jika pemerintah tidak melakukan upaya-upaya tersebut, maka nilai subsidi energi bisa membengkak menjadi Rp690 triliun. Pemerintah memaparkan nilai keekonomian bahan bakar minyak jenis Pertalite adalah sebesar Rp17.200 per liter, sedangkan harga yang dijual saat ini hanya Rp7.650 per liter.
Kemudian, harga keekonomian Solar adalah sebesar Rp17.600 per liter, sementara harga Solar di SPBU banyak senilai Rp5.150 per liter. Adapun harga keekonomian Pertamax adalah sebesar Rp19.900 per liter, sedangkan harga jual saat ini hanya sebesar Rp12.500 per liter.
Dalam sehari, Indonesia mengimpor sekitar 600 ribu barel sampai 700 ribu barel per hari. Kini harga minyak mentah bertengger pada angka 96 dolar AS per barel, sehingga uang yang dibelanjakan pemerintah untuk membeli BBM dari luar negeri sekitar 65 juta dolar AS per hari.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan penyesuaian harga BBM sudah selayaknya dilakukan untuk mengurangi beban APBN. Anggaran subsidi BBM bisa dialihkan untuk pembangunan sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, apabila pemerintah bisa mengalihkan Rp100 triliun dari subsidi BBM ke sektor pendidikan dan kesehatan, hal itu bisa memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan Indonesia ke depan. “Setiap siswa mendapatkan Rp12 juta selama setahun, maka akan ada 8,3 juta siswa yang akan mendapatkan beasiswa selama setahun,” kata Mamit.
“Untuk pembangunan sekolah yang biayanya Rp2,5 miliar, maka akan ada 40 ribu sekolah yang bisa dibangun. Kalau untuk pembangunan puskesmas senilai Rp5 miliar, maka akan ada 20 ribu puskesmas terbangun,” imbuhnya. (kmb/balipost)
