BANGLI, BALIPOST.com – DPRD Bangli mendorong pemerintah Kabupaten Bangli segera memberikan tambahan perbaikan penghasilan (TPP) ke puluhan petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Pasalnya sudah hampir dua tahun diangkat, mereka sama sekali belum menerima TPP.
Sekretaris Komisi I DPRD Bangli Dewa Gede Suamba Adnyana, Senin (12/9), menilai mereka berhak mendapat TPP, sama seperti pegawai berstatus PNS. “Mengacu undang-undang ASN kan jelas. ASN ada dua, PNS dan PPPK. Terkait hak dan kewajiban mereka sudah jelas diuraikan. PNS dapat gaji dan TPP, PPPK juga berhak dapat gaji dan TPP,” katanya.
Menurutnya hal yang menjadi hambatan PPL P3K belum menerima TPP karena belum adanya pemahaman terkait regulasi di OPD terkait. Rencananya Komisi I DPRD Bangli akan kembali mengadakan rapat lanjutan.
Suamba mengatakan pihaknya berkomitmen memperjuangkan agar puluhan PPL P3K yang diangkat sejak 2021 itu bisa segera menerima TPP. Terlebih beberapa diantara PPL P3K tersebut akan memasuki masa purna tugas dalam waktu dekat.
Sementara itu, perwakilan PPL PPPK Dwi Permadi yang turut hadir dalam rapat kerja di DPRD Bangli menyebutkan jumlah PPL P3K di Bangli sebanyak 37 orang. Sebanyak 2 orang diantaranya akan segera purnatugas di Desember.
Kata Dwi Permadi, sebagai PPL P3K pihaknya selama ini sudah berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Bahkan ketika adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat awal pandemi COVID, pihaknya tetap melaksanakan tugasnya turun ke lapangan mendampingi petani.
Pihaknya sangat berharap PPL P3K bisa menerima TPP seperti di kabupaten lainnya. “Kami sudah berusaha bekerja dengan baik. Kami sekarang hanya berharap satu hal pada daerah. Semoga pembahasan TPP ini tidak berhenti sampai di sini tapi sampai final,” harapnya. (Dayu Swasrina/balipost)
