DENPASAR, BALIPOST.com – Dewan Pertimbangan Inkindo Bali, Ir. Ketut Gupta, Rabu (14/9), mengatakan, Gubernur Bali telah merespons dengan cepat upaya-upaya pemulihan ekonomi Bali khususnya di bidang jasa konstruksi dengan membangun beberapa proyek seperti Pelabuhan Segitiga Emas Sanur, jalan tol, penataan kawasan Besakih, penataan Pelabuhan Benoa, dll. Namun pada kenyataannya, tenaga kerja lokal Bali dan sumber daya lokal Bali belum sepenuhnya tersentuh dengan adanya proyek-proyek tersebut.
Keberpihakan pemerintah daerah untuk melindungi sumber daya lokal sangat diharapkan. “Hampir 90% UMKM dalam kondisi tiarap, tinggal menunggu waktu saja sudah akan gulung tikar. Hasil survei kami, 50% – 60% sudah mengalami stagnan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari pengaruh pandemi yang menyebabkan proyek berkurang. Meskipun saat ini pembangunan infrastruktur telah banyak di Bali, namun lagi-lagi kondisi miris ini tak dirasakan SDM dan pengusaha lokal.
Pembangunan tersebut justru lebih banyak didapat perusahaan BUMN dan perusahaan kelas besar. “Itu semua BUMN, kami di lokal begini hanya sebagai penonton saja. Hanya ada pekerjaan besar-besar di Bali tapi kami tidak dapat apa-apa,” pungkasnya.
Ia pun tak berharap dapat pekerjaan besar tapi setidaknya ada kerja sama operasional atau pelibatan pengusaha lokal atau SDM lokal dalam pembangunan proyek-proyek tersebut. “Kami harap dilibatkan, minimal kita bisa mendapatkan pengalaman. Di daerah sendiri kita tidak bisa mendapat proyek apalagi kita ke daerah orang,” pungkasnya.
Menurutnya, Gubernur telah mengeluarkan peraturan gubernur terkait proyek yang menggunakan anggaran APBD terkait pengusaha luar yang mendapat pekerjaan di Bali wajib menggandeng pengusaha atau badan usaha lokal. Jika pengusaha lokal dilibatkan maka juga akan berpengaruh pada pemanfaatan SDM lokal Bali. Untuk proyek dengan dana APBN juga belum dapat disentuh pengusaha lokal. Begitu juga perlindungan dari pemda.
Perlindungan pada pengusaha lokal dalam proyek infrastruktur juga akan menguntungkan Pemda. “Tanpa kita membantu di daerah, itu akan sulit bagi perekonomian Bali bisa bergerak dengan cepat. Hanya kelihatannya saja Bali sudah ramai, banyak proyek, tapi tak memberi pengaruh pada pengusaha lokal. PAD Pemda juga belum pulih,” tandasnya.
Selain itu, menjelang Pemilu dan Pilkada juga menjadi tantangan bagi jasa konstruksi khususnya konsultan karena anggaran tentu akan lebih banyak terkuras untuk pemilu dan pilkada. Sehingga anggaran proyek infrastruktur diprediksi akan terbatas. “Untuk proyek APBN belum ada aturannya karena untuk proyek skala nasional, kalaupun ada keterlibatan, porsinya pasti sangat kecil,” katanya.
Kita bersama menginginkan perputaran ekonomi yang besar di Bali dengan memperoleh pekerjaan yang besar. “Kalau proyek diambil BUMN tetap saja dananya nanti kembali ke pusat lagi, kita di daerah ya begini-begini saja,” pungkasnya. (Citta Maya/balipost)
