TABANAN, BALIPOST.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan sampai saat ini masih terus melakukan penanganan dampak bencana alam akibat hujan deras yang terjadi Senin (17/10). Dari data sementara ada sekitar 100 titik lokasi bencana menyebar di sepuluh kecamatan.
Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Nyoman Sri Nadha Giri mengatakan hingga Rabu (19/10) petugas TRC BPBD masih melakukan penanganan di sejumlah titik. Pasalnya saat kejadian yang cukup banyak terjadi pada Senin, petugas BPBD menerapkan skala prioritas dalam hal penanganan seperti di jalur utama yang banyak dilintasi kendaraan.
“Senin kemarin cukup kewalahan juga, petugas kami sedikit hanya 25 orang yang aktif, sedangkan titik lokasi bencana menyebar di seluruh kecamatan, termasuk alat alat berat penanganan bencana kami tidak punya, biasanya kordinasi dengan dinas terkait seperti PU ataupun menyewa agar cepat saja bisa tertangani,” terangnya, Rabu (19/10) ditemui di Desa Abiantuwung, Kediri.
Ditambahkannya, saat ini juga masih dilakukan pendataan untuk mengetahui total kerugian dampak bencana alam. Bencana terbanyak ada di empat kecamatan yakni Marga, Baturiti, Kediri dan Penebel.
Menurutnya masih ada sisa waktu tiga hari sampai dengan batas waktu 22 Oktober 2022, bagi perbekel atau kepala desa serta camat merangkum data dampak bencana di wilayah masing-masing. Sehingga proses verifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) dan BPBD Tabanan bisa secepatnya bisa dilakukan. “Masih dua kecamatan belum rampung, Marga seharusnya sudah selesai hanya salahnya diinput manual, lalu di Selemadeg Barat nihil laporan tetapi kenyataannya banyak kejadian di sana, mungkin tidak nyambung ke kecamatan,” jelasnya.
Dari data yang terkumpul tersebut nantinya akan disaring mana yang ditangani dengan APBD, Provinsi, Pusat maupun CSR. “Kalau Jembatan Cau sepertinya akan diambil alih Provinsi,” terangnya.
Terkait penanganan bencana kali ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan menyiapkan dana bencana sebesar Rp7 miliar. Pemanfaatan dana bencana akan menggunakan skala prioritas. Khususnya untuk perbaikan infrastruktur jalan penghubung sehingga arus penyaluran logistik tidak terhambat. “Di induk dapat Rp 5 miliar sudah habis untuk penanganan bencana sebelumnya, kali ini disiapkan lagi 7 miliar,” ucapnya.
Selain dana bencana, upaya penanganan juga akan dilakukan dengan meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, BPBD Pusat dan Provinsi Bali, serta badan usaha milik negara melalui program CSR (corporate social responsibility). “Bantuan pascabencana belum sepenuhnya tercover, seperti bencana jelang akhir tahun 2021, sekarang ditambah bencana kali ini, skala prioritas tentunya akan kami gunakan,” pungkasnya. (Puspawati/balipost)
