Sejumlah guru menyampaikan aspirasinya terkait kepala SMPN 5 Denpasar, Kamis (20/10/2022). (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Demo penolakan kepala sekolah di SMPN 5 Denpasar pada Kamis (20/10) dan Jumat (21/10), mendapat tanggapan dari Kepala Sekolah (Kasek), Putu Eka Juliana Jaya. Dalam klarifikasi yang diterima Bali Post, Minggu (23/10), ia menyampaikan sedikitnya 26 poin tanggapan terkait dengan kisruh yang terjadi di lembaga pendidikan yang dipimpinnya.

Disebutkan, sesuai arahan pimpinan di Disdikpora, dalam tahap awal melaksanakan tugas tambahan selaku Kepala SMPN 5 Denpasar pihaknya melakukan konsolidasi, adaptasi, dan pemetaan situasi kondisi dan kebutuhan yang memerlukan atensi segera. Pihaknya mengaku  tidak ada kebijakan baru yang dibuat, terbatas hanya melanjutkan kebijakan lama yang sudah ada.

Baca juga:  Kasus Korupsi Pengadaan Masker, Mantan Kadisos Karangasem Dituntut Tinggi

Disebutkan pula dengan pelaksanaan lomba-lomba peringatan menyambut Hari Saraswati, hal itu adalah program rutin yang sudah ada dalam rencana program tahunan di SMPN 5 Denpasar dari kepala sekolah yang terdahulu. Demikian pula terkait dengan pelatih ekstra Pencak Silat yang berasal dari SMP lain, yang diduga tidak dilayani semestinya, itu tidak benar.

“Bapak tersebut kami dapati masuk dan berada di dalam area private yang khusus untuk pegawai. Mengamati data di komputer kami. Sudah tertera pada aturan, bahwa semua tamu harus melaporkan diri di piket, dan harus transit dulu di lobby, untuk kemudian dilayani oleh pihak terkait sesuai kepentingannya. Semua tamu harus memiliki tata krama berkunjung dan menjaga privacy sekolah,” ujarnya.

Baca juga:  Dari Puncak Kunjungan Wisatawan ke Bali hingga Korban Jiwa COVID-19 Bali Bertambah

Selain itu, terkait dengan penerimaan pelatih ekstra Pramuka yang tidak kami layani semestinya, itu pun tidak benar. Demikian pula terkait dengan tidak adanya apresiasi terhadap para juara dan sulitnya masalah pendanaan lomba, seperti yang disampaikan salah seorang siswa, juga dinilai tidak benar. “Kami mengacu pada program dan RKAS terdahulu,” katanya.

Masalah lainnya, yakni soal user name dan password Dapodik, Siplah, Arkas, Info GTK, Verval, dan medsos, memang dirinya yang memintanya, karena selaku kepala sekolah, pihaknya harus mengelola administrasi dan manajemen dengan baik.

Baca juga:  Belasan Pelanggar KTR Jalani Sidang Tipiring

Sementara itu, terkait dengan pemberhentian wakasek, karena keinginan yang bersangkutan untuk mundur, termasuk Bu Yuni (Guru BK) yang saat itu sebagai Waka Kesiswaan. Sedangkan untuk pergantian Waka Sarpras, Gede Parwata, karena dinilai kesulitan berkoordinasi dan kontak. (Asmara Putera/balipost)

BAGIKAN