MANGUPURA, BALIPOST.com – Pertemuan Puncak Para Menteri Kesehatan (2nd HMM) G20 pada 27-28 Oktober di Bali menghasilkan enam tindakan utama. Keenam tindakan ini untum merealisasikan arsitektur kesehatan global yang dirangkum dalam dokumen teknis.
“Kami senang dan percaya diri menerapkan tindakan yang dituangkan dalam dokumen teknis mendukung ide dan inisiatif dalam memperkuat rancangan arsitektur kesehatan global,” kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers 2nd HMM di Jimbaran, Badung, Jumat (28/10) dikutip dari Kantor Berita Antara.
Enam tindakan utama tersebut, pertama, pembentukan gugus tugas gabungan keuangan dan kesehatan dengan mengajak negara G20 mencapai Dana Perantara Keuangan untuk Pandemi (Financial Intermediary Fund/FIF).
Kedua, adalah regulasi yang jelas tentang tata cara akses penggunaan dan ketersediaan dana FIF untuk menghadapi pandemi di masa depan.
“Setelah evaluasi dari akses pada alat bantu pengendalian COVID-19, negara G20 harus mengembangkan untuk pandemi berikutnya. Harus punya pengaturan yang jelas tentang cara menggunakan pendanaan dan membuat dana itu tersedia pada pandemi berikutnya,” katanya.
Ketiga, adalah pengembangan pada sektor pengawasan genomik yang bisa membuka jalan untuk mengawasi dan mencegah potensi pandemi.
“Kami percaya informasi perkembangan dari berbagai negara ini seperti menjadi peringatan dini, misalnya saat ada patogen, bakteri atau parasit yang muncul di ujung dunia pun, kita bisa berbagi informasi dan saling memberi peringatan,” katanya.
Keempat, berhubungan dengan sistem sertifikat perjalanan digital yang mencantumkan data vaksin dan informasi kesehatan pelaku perjalanan internasional untuk saling berkolaborasi melakukan pengawasan importasi penyakit menular.
“Sertifikat digital ini akan bantu kita di pandemi ke depannya, sehingga kita tidak perlu 100 persen menghambat pergerakan dan perpindahan barang. Layanan penting jadi tidak terhambat (lockdown),” katanya.
Budi mengatakan, G20 setuju pada upaya amandemen regulasi kesehatan global dengan memasukkan sertifikat digital vaksin dalam peraturan baru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kelima, adalah kesepakatan melakukan analisa dan pemetaan dari riset, penelitian, dan jaringan laboratorium untuk pemerataan akses layanan kesehatan.
“Hal itu akan dilakukan di Presidensi India G20 berikutnya. Ada Indonesia, Afrika Selatan, Turki, Brazil dan lainnya. Ketujuh negara ini setuju melakukan jaringan dan penelitian produksi vaksin,” katanya.
Keenam, kata Budi, G20 bidang kesehatan melihat adanya tindakan yang jelas untuk meningkatkan pendanaan penanggulangan tuberkulosis dan inisiatif kesehatan terpadu dan ajakan tindakan penyempurnaan dalam kapasitas untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi kekebalan antibiotik (AMR),” katanya.
Enam tindakan kunci untuk merealisasikan arsitektur kesehatan global tersebut dirangkum dalam dokumen teknis untuk disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali pada 15 hingga 16 November 2022.
Pelaksanaan 2nd HMM diikuti total 190 delegasi G20 dan negara maju lainnya seperti Singapura, Uni Emirate Arab, Swiss, Belanda, serta perwakilan beberapa negara mewakili regional, seperti ASEAN, Pacific Island Forum, African Union, Caribbean Community.
Diundang juga organisasi internasional seperti WHO, World Bank, GAVI, CEPI, Global Fund dan OECD. (kmb/balipost)
