Oleh Ema Wijayanti
Penyesuaian harga BBM menjadi salah satu realitas yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah ini bukan menjadi hal yang baru.
Di setiap era pemerintahan dari era pemerintahan Orde Baru sampai sekarang, hampir selalu mengeluarkan kebijakan penyesuaian harga BBM atau pengurangan subsidi akibat dari naiknya harga minyak global.
Kebijakan ini salah satunya juga atas dasar pertimbangan untuk pemerataan anggaran APBN dalam hal pembangunan. Kenaikan atau penyesuaian harga BBM
juga berujung pada timbulnya pro dan kontra di tengah masyarakat. Muncul pendapat dari berbagai kalangan, kebijakan ini sudah benar karena sebagian alokasi subsidi
nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk subsidi langsung tunai kepada masyarakat miskin yang rentan terhadap inflasi karena kondisi global.
Di sisi lain, muncul pendapat bahwa pengurangan subsidi ini belum tepat karena masyarakat tengah berjuang memulihkan ekonomi setelah mengalami pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari dua tahun. Pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan penyesuaian harga BBM ini memang tidak terlepas dari fenomena
dimana subsidi yang dikeluarkan tidak tepat sasaran.
Banyak masyarakat yang kategori kurang mampu atau miskin tidak menikmati subsidi BBM, yang terjadi justru dirasakan oleh masyarakat menengah ke atas. Langkah mengontrol penggunaan BBM Subsidi juga telah dilakukan oleh pemerintah melalui penggunaaan aplikasi My Pertamina.
Di balik penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah, perlu didukung dengan program penyerta yang berimbas pada.peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan subsidi yang sebelumnya untuk BBM, bisa dialihkan penggunaanya untuk program lain baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin maupun dialihkan untuk menambah pembangunan
infrastruktur (jalan, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, dan sebagainya) di daerah-daerah yang masih kurang memadai dan belum terjangkau secara maksimal.
Selain menyoal luaran kebijakan, kenaikan harga BBM
ini juga mesti didukung dengan perubahan sikap masyarakat terhadap penggunaan energi. Artinya, penggunaan BBM mesti menyesuaikan dengan situasi
dan kondisi.
Menumbuhkan kebiasaan ini memang menjadi hal yang sulit, akan tetapi menjadi keharusan untuk dilakukan. Belajar dari pandemi Covid-19, di awal kemunculannya, penerapan protokol kesehatan yang sejatinya sudah harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan, sangat sulit untuk dilakukan.
Bahkan saking sulitnya, pemerintah sampai mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengikat. Lambat laun, masyarakat dapat beradaptasi dan berdampak pada penurunan angka korban jiwa.
Perubahan sikap terhadap penggunaan BBM juga berpeluang dapat berimbas pada penurunan harga dan berdampak kembali pada penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini juga sangat penting dilakukan mengingat sampai saat ini sumber energi sudah mulai berkurang. Perubahan sikap atas penggunaan energi juga perlu didukung dengan
menyiapkan mode transportasi angkutan umum yang nyaman dan meyakinkan bagi masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan dan didukung dengan sosialisasi yang
lebih intens untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan memilih menggunakan angkutan umum nantinya dalam aktivitas sehari-hari.
Penulis, Mahasiswa S-2 Ilmu Manajemen Undiksha