Kepala Badan Kesbangpol Bali, Dewa Putu Mantera mewakili Gubernur Bali membuka seminar moderasi beragama yang digelar PHDI Pusat di Denpasar, Sabtu (19/11). (BP/ara)

DENPASAR, BALIPOST.com – Moderasi Beragama menjadi sangat strategis dalam kondisi negara yang majemuk. Terlebih, dengan Bhinneka Tunggal Ika, penguatan moderasi beragama antar umat bergama menjadi sangat penting.

Apalagi, moderasi beragama kini menjadi program prioritas Kementerian Agama RI. Umat Hindu diharapkan menjadi garda terdepan dalam penguatan moderasi beragama, baik intern maupun antarumat beragama.

Moderasi Beragama sangat penting ditingkatkan untuk memperkuat eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  Salah satu kunci dalam moderasi beragama adalah komunikasi.

Hal ini pula yang disampaikan Dirjen Bimas Hindu, Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si., saat menjadi keynote speaker dalam seminar penguatan moderasi beragama yang digelar PHDI Pusat di Hotel Aston, Sabtu (19/11). Dalam seminar yang mengambil tema penguatan moderasi, merawat toleransi antar dan intern umat beragama menghadirkan dua narasumber, yakni Mpu Jaya Brahmananda dan Dr. Tri Handoko Seto, S.Si, M.Sc yang juga Ketua BDDN.

Baca juga:  48 Petembak Bali Ikuti Jateng Open "On Line"

Seminar ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol, Dewa Putu Mantera yang ditandai dengan pemukulan gong. Peserta seminar ini terdiri dari para mahasiswa, tokoh agama, serta para pengurus PHDI kabupaten/kota se-Bali, serta pengurus PHDI Provinsi, baik secara daring maupun luring.

Dirjen Nengah Duija berharap, Parisada Hindu Dharma Indonesia bisa berkolaborasi dengan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Bimas Hindu untuk bersama-sama mensukseskan program pemerintah, baik moderasi beragama, peningkatan kualitas SDM umat Hindu dan kualitas lembaga keagamaan Hindu.

Menurut Dirjen, dalam kondisi kekinian, banyak hal yang telah hilang di tengah realitas di masyarakat. Ini menjadi tantangan yang besar dalam upaya mensinergikan tata kelola nilai lokal dengan nilai global yang kini sangat sulit untuk dibendung. Karena itu, kunci dari moderasi beragama itu adalah komunikasi.

Baca juga:  PHDI Tabanan Juga Tolak Proyek SUTET di Segara Rupek

Di sisi lain, Ketum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (WBT) menyatakan, seminar moderasi beragama ini digelar dalam rangka sosialisasi tentang moderasi beragama di lingkungan umat Hindu. Ini dilakukan untuk bisa saling menghormati antar umat beragama. Selain itu, melalui seminar ini pihaknya ingin membangun SDM Hindu yang lebih baik lagi ke depan.

PHDI, kata WBT sangat mendukung pemerintah khususnya Dirjen Bimas dalam menyukseskan program moderasi beragama. Menurut WBT, Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Moderasi Bergama tercermin melalui 4 indikator moderasi beragama yaitu, toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi, dan komitmen kebangsaan.

Baca juga:  Soal Usulan RUU Provinsi Bali, Bukan Otonomi Khusus dan Tak Bebani APBN

Sementara itu, Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol mengatakan, setiap umat beragama memiliki cara dalam menjalankan ibadahnya. Hanya saja, dalam menjalankan ibadah tersebut, tidak sampai mengganggu umat lain. Hal ini penting dipahami agar tetap terjaga ketertiban dalam masyarakat beragama. Dalam mewujudkan moderasi beragama diperlukan peran serta semua komponen masyarakat, baik pemerintah, masyarakat, tokoh agama, aktivis ormas, serta pemuda lintas agama. (Asmara Putera/balipost)

BAGIKAN