DENPASAR, BALIPOST.com – Bali berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang perdana Championship Digitalisasi Daerah 2022. Yaitu, juara 1 TP2DD Provinsi terbaik regional Jawa – Bali dan juara 1 TP2DD Kabupaten terbaik regional Jawa – Bali, serta BPD Bali sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terbaik secara nasional.
Sebagai apresiasi atas prestasi tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster beserta Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), Pejabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, dan Direktur Utama BPD Bali, Nyoman Sudharma berkumpul bersama untuk merayakan keberhasilan Bali dalam ajang championship TP2DD tersebut di Jaya Sabha, Senin (19/12).
Gubernur Koster mengatakan, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah telah dibentuk sejak awal tahun 2021 di Provinsi Bali dan 9 kota/kabupaten di Bali. Pemerintah Provinsi Bali sangat concern terhadap digitalisasi karena meyakini bahwa digitalisasi akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Daerah sehingga Bali dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia Bali dan BPD Bali, tingkat digitalisasi di provinsi Bali dan seluruh kota/kabupaten di Bali berhasil mendapat predikat dengan status digital.
Dikatakan, predikat status digital tersebut didapatkan Pemerintah Daerah di Bali karena penerimaan pajak daerah di Bali telah 100% diterima melalui kanal non tunai. Sedangkan penerimaan retribusi daerah di Bali sudah 66% diterima melalui kanal non tunai dan sisa 34% diterima secara tunai per Juni 2022. Capaian tersebut didukung oleh program unggulan TP2DD Provinsi Bali, yaitu Virtual Account Samsat (VAST) yang fokus kepada layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga masyarakat Bali dapat membayar pajak kendaraan bermotor secara non tunai, cepat dan mudah.
Selain itu, digitalisasi pembayaran retribusi berbasis QRIS juga telah diterapkan di banyak sektor yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi izin usaha perikanan.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, mengatakan bahwa pencapaian tersebut juga sejalan dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran ritel berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang sangat cepat diadopsi oleh masyarakat Bali. Dari sisi supply, jumlah merchant yang menyediakan opsi pembayaran QRIS di Bali pada buIan Oktober 2022 tercatat sebanyak 544.809 merchant atau tumbuh 38% (ytd).
Sedangkan dari sisi demand, jumlah penduduk Bali yang telah aktif sebagai pengguna QRIS tercatat sebanyak 609.343 user atau tumbuh 197% (ytd). Hal tersebut juga menjadikan Provinsi Bali masuk ke dalam 10 besar pengguna QRIS terbanyak sekaligus menjadi provinsi dengan implementasi QRIS terbaik wilayah Jawa – Bali pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022.
“Digitalisasi memiliki peranan kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali. Sejalan dengan Visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, pemerintah Provinsi Bali melalui TP2DD selalu berupaya untuk mengakselerasi transformasi digital. Digitalisasi telah terbukti mampu meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Bali yang akan memberikan manfaat bagi roda perekonomian di Bali. Kedepannya, digitalisasi di Bali harus lebih digencarkan dan diperluas di seluruh sektor,” tandas Gubernur Koster.
Oleh karena itu, Gubernur Koster pencapaian ini penting disampaikan kepada masyarakat luas untuk mengetahui hal-hal terbaik yang sudah dilakukan secara bersama-sama. Diharapkan masyarakat mendukungnya, sehingga ke depan akan terus ditingkatkan, bahkan mengakselerasi secara masif upaya untuk percepatan perluasan digitalisasi daerah ini.
Menurut Gubernur Koster, ini merupakan kebutuhan di saat teknologi digital berkembang begitu cepat. Bahkan ini merupakan penanda peradaban Bali Era Baru di bidang penerapan teknologi digital yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. (Winatha/balipost)
