Foto udara yang diambil melalui jendela kaca pesawat militer Filipina menunjukkan dugaan reklamasi tanah yang sedang berlangsung oleh China di Mischief Reef di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan, sebelah barat Palawan, Filipina, 11 Mei 2015. (BP/Ant)

BEIJING, BALIPOST.com – Beberapa kesepakatan bersama termasuk soal Laut China Selatan, menjadi hasil dari pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr dalam kunjungan ke Beijing pada 3-5 Januari 2023. Kesepakatan bersama, yang dicapai dalam pertemuan Xi dan Marcos, yang paling penting adalah tentang Laut China Selatan (LCS) di mana kedua negara selama ini terlibat dalam sengketa wilayah.

Kedua pemimpin bertukar pandangan yang mendalam dan terus terang tentang situasi LCS dan menekankan kesepakatan untuk mengelola perbedaan secara tepat dan damai, kata Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataan yang menerangkan tentang kesepakatan Xi-Marcos kepada wartawan di Beijing, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (5/1).

Baca juga:  Kaesang Pangarep Ingin Terjun ke Dunia Politik

“Kedua belah pihak menegaskan kembali pentingnya untuk menjaga dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan serta kebebasan navigasi dan penerbangan di atas wilayah Laut China Selatan,” kata kesepakatan tersebut.

Terkait perselisihan di LCS, kedua pihak akan menyelesaikannya secara damai berdasarkan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DOC), Piagam PBB, dan Konvensi PBB Tahun 1992 tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Kedua pemimpin sepakat untuk saling membangun kepercayaan dan menegaskan pentingnya konsultasi antara kedua negara di tingkat Kementerian Luar Negeri dan Mekanisme Konsultasi Bilateral tentang LCS.

Baca juga:  Pilkada Buleleng, Peluang Koalisi PDIP-PKB Terbuka Lebar

Kedua belah pihak juga memutuskan untuk membentuk mekanisme komunikasi langsung antara Departemen Perbatasan dan Kelautan Kementerian Luar Negeri China dengan Kantor Kelautan dan Departemen Luar Negeri Filipina.

China dan Filipina mengakui manfaat kerja sama praktis antar-penjaga pantai dan mendorong Pertemuan ke-4 Komite Penjaga Pantai Gabungan agar diadakan lebih awal. Kedua belah pihak pun sepakat untuk mengadakan Pembicaraan Keamanan Pertahanan Tahunan pada waktu yang akan disepakati bersama, demikian isi kesepakatan tersebut. (kmb/Balipost)

Baca juga:  KPU Denpasar Gelar Debat Perdana pada 19 Oktober 2024
BAGIKAN