MANGUPURA, BALIPOST.com – Krisis ekonomi global di depan mata, bukan tidak mungkin nasib Indonesia sama seperti Inggris yang terancam jatuh terjerembab ke jurang resesi. Maka dari itu, pemerintah perlu menggandeng dunia usaha untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Menteri Investasi RI, Bahlil Lahadalia, Sabtu (7/1) saat Munas HIPMI XVII mengatakan, stabilitas ekonomi menjadi syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah menargetkan investasi mencapai Rp1.400 triliun untuk kestabilan ekonomi.
“Kalau stabilitas kita di 2023 mampu kita jaga dengan baik maka pertumbuhan ekonomi kita akan baik, tapi begitu stabilitas kita tidak kita jaga dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami nasib yang sama seperti Inggris,” katanya.
Seperti diketahui, akibat pandemi, perang, transisi politik, terjadi pergantian kepemimpinan yang begitu cepat, yang kemudian membuat kebijakan yang sedikit tidak mendapat respons positif dari pasar keuangan, sehingga dalam sejarah dunia, pertama kali nilai tukar dolar lebih tinggi dari poundsterling.
“Dan beberapa lembaga keuangan merevisi berbagai asumsi-asumsi pertumbuhan yang ada di Inggris, yang kemudian untuk Inggris bangkit lagi itu susah. Inggris yang begitu kuat saja bisa seperti itu, apalagi kita di Indonesia. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan pesimistis, harus optimis tapi optimis yang realistis,” ujarnya.
Bahlil mengatakan, sekalipun pertumbuhan ekonomi global belum maksimal namun foreign direct investment di Indonesia tumbuh sekitar 25% – 30% pada 2022. Sementara tahun 2023, Presiden Joko Widodo menargetkan investasi masuk ke RI, Rp1.400 triliun yang merupakan salah satu syarat pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% dengan defisit APBN sudah di bawah 3%, yang mana sebelumnya hampir 5%.
Menurutnya ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, karena krisis ekonomi global di depan mata, dan pandemi yang belum berakhir secara utuh dalam konteks pemulihan, ditambah lahirnya ketegangan geopolitik, perang Ukraina – Rusia menyebabkan krisis pangan dan energi. “Ini berdampak ke mana–mana termasuk Indonesia,” ujarnya.
Untuk mengejar target investasi Rp1.400 triliun, diakui ia tengah membuat strateginya terutama akan fokus pada hilirisasi produk. Di era Presiden Jokowi menurutnya adalah periode yang aktif membangun hilirisasi produk dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seperti hilirisasi bijih nikel dengan kebijakan pelarangan ekspor, sumber daya minyak di Blok Rokan, Provinsi Riau juga diambil alih pemerintah setelah masa kontraknya selesai, dan pengambilalihan saham Freeport oleh Indonesia sebesar 51%, dll.
Dalam menjaga stabilitas ekonomi, pengusaha khususnya pengusaha muda memiliki peran penting, sehingga menurutnya pengusaha muda adalah aset negara. “Pemerintah merasa membutuhkan HIPMI karena pengusaha muda ada di seluruh kabupaten/kota dan provinsi Indonesia. Jadi kalau mau pertumbuhan bagus, pemerintah harus gandeng pengusaha,” ujarnya yang saat itu diundang sebagai Dewan Kehormatan HIPMI.
Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Buchari mengatakan, akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini. Dengan kondisi perekonomian global saat ini yang sedang tidak baik baik saja, maka untuk membantu ekonomi nasional perlu strategi-strategi khusus dari pengusaha. (Citta Maya/balipost)
